Manusia dan Masa Depan Ekonomi Hijau Biru di Bangka Belitung

Ekonomi hijau dan biru merupakan dua pendekatan kunci yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ekonomi hijau berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan efisiensi energi. 

BACA JUGA:Menelaah Fenomena Doom Spending di Kalangan Milenial dan Gen-Z Indonesia dari Kacamata Marketing

BACA JUGA:DEMOKRASI DITENGAH POLITIK BRUTUS-ISME

Ekonomi Hijau 

Ekonomi hijau adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Ekonomi hijau hadir sebagai jawaban atas tantangan terbesar abad ini: bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak bumi.

Konsep ini menekankan keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan, dengan fokus pada efisiensi sumber daya, pengurangan emisi karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Konsep ekonomi hijau pertama kali dipopulerkan oleh Program Lingkungan PBB (UNEP) pada tahun 2008 dalam laporan berjudul "Green Economy Initiative". Namun, gagasan dasar ekonomi hijau dapat dilacak ke diskusi tentang pembangunan berkelanjutan yang dimulai pada 1970-an, khususnya setelah laporan "Limits to Growth" yang diterbitkan oleh Club of Rome (1972) yang membahas batas-batas pertumbuhan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam. Setelah krisis keuangan global tahun 2008, ekonomi hijau mendapatkan momentum sebagai alternatif bagi model pembangunan konvensional yang berisiko menambah kerusakan lingkungan.

Ekonomi Hijau bercirikan sebagai berikut : (1). Pengurangan Emisi Karbon: Ekonomi hijau menekankan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. (2). Penggunaan Sumber Daya yang Efisien: Berfokus pada efisiensi dalam penggunaan energi, air, dan bahan baku lainnya, termasuk daur ulang dan pengurangan limbah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. (3). Keanekaragaman Hayati dan Konservasi: Melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati menjadi prioritas dalam ekonomi hijau. Ini melibatkan praktek-praktek yang mendukung konservasi hutan, lahan basah, dan habitat alami. (4). Inklusi Sosial dan Keadilan: Ekonomi hijau bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan adil, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tanpa mengorbankan kelompok-kelompok rentan. (5). Teknologi Ramah Lingkungan: Inovasi teknologi diarahkan untuk mengembangkan solusi yang lebih ramah lingkungan, seperti teknologi efisiensi energi, transportasi rendah emisi, dan pertanian berkelanjutan. (6). Pengelolaan Limbah dan Polusi: Ekonomi hijau mendukung pengurangan limbah dan pencemaran melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, di mana produk-produk dan material dioptimalkan untuk didaur ulang dan digunakan kembali.

BACA JUGA:Aksi Kemanusiaan PMI Babel dalam Mitigasi Krisis Iklim, Nyawa Pasien DB Banyak Terselamatkan

BACA JUGA:DEMOKRASI DITENGAH POLITIK BRUTUS-ISME

Ekonomi Biru

Ekonomi Biru mengedepankan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan demi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian ekosistem. Konsep ini menitikberatkan pada sektor strategis seperti perikanan, energi laut, pariwisata, dan transportasi, dengan menyeimbangkan keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Gagasan ini mulai dikenal luas setelah Konferensi (Rio+20) pada 2012, ketika isu perlindungan laut masuk agenda pembangunan global. Lembaga internasional seperti FAO dan Bank Dunia turut mempopulerkan Ekonomi Biru sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga biodiversitas laut. Berakar dari konsep pembangunan berkelanjutan, Ekonomi Biru kerap dilihat sebagai solusi bagi negara berkembang dalam mengatasi kemiskinan dan degradasi lingkungan di kawasan pesisir.

Ekonomi Biru memiliki beberapa ciri utama. (1) Pengelolaan Sumber Daya Laut yang Berkelanjutan dengan mendorong perikanan berkelanjutan dan menghindari overfishing agar populasi laut tetap terjaga. (2) Pelestarian Keanekaragaman Hayati Laut melalui perlindungan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim. (3) Pemanfaatan Energi Terbarukan dari Laut, seperti energi pasang surut, ombak, dan angin lepas pantai, sebagai alternatif ramah lingkungan. (4) Transportasi dan Infrastruktur Laut Ramah Lingkungan dengan mempromosikan transportasi laut efisien serta infrastruktur pesisir yang tidak merusak ekosistem dan mampu menghadapi perubahan iklim.

Ciri lainnya mencakup (5) Wisata Bahari Berkelanjutan, di mana aktivitas wisata diatur agar tidak merusak ekosistem laut dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. (6) Pengelolaan Sampah Laut berfokus pada pengurangan polusi plastik melalui pencegahan, daur ulang, dan edukasi masyarakat. (7) Ketahanan Iklim dengan menerapkan strategi adaptasi untuk melindungi masyarakat pesisir dari dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut dan erosi pantai. Terakhir, (8) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut dan pengambilan keputusan, guna meningkatkan kesejahteraan mereka yang bergantung pada ekosistem laut.

BACA JUGA:Aksi Kemanusiaan PMI Babel dalam Mitigasi Krisis Iklim, Nyawa Pasien DB Banyak Terselamatkan

BACA JUGA:Gen-Z Lebih Lemah Dari Generasi Sebelumnya, Benarkah?

Peran Manajemen SDM Strategik dalam Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: