Rp 271 Triliun, Tipikor Tata Niaga Timah?

Sementara, praktek penambangan timah itu sendiri terjadi sejak zaman kolonial Belanda, bahkan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya? Dalam dalam catatan sejarah oleh Sejarahwan Babel Akhmad Elvian, disebut eksploitasi dan eksplorasi timah sudah terjadi sejak tahun 1667.  Belanda sendiri sudah mengeruk timah dan mengangkut timah dari daerah ini sebanyak 981.982 Ton.

Dan itu berarti, kerusakan alam atau lingkungan Babel juga sudah terjadi sejak zaman kolonial.

Kerugian Selama 2015-2022?

Satu hal yang juga perlu diingat adalah, secara spesifik pengusutan Kejagung dalam kasus Tipikor ini adalah selama 2015-2022 atau 7 tahun, dan itu semasa Dirut PT Timah Tbk dijabat oleh Mochtar Riza Pahlevi Thabrani (MRPT).  MRPT sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 direksi lainnya semasa itu, yaitu Emil Emindra (EE) selaku Direkur Keuangan, dan Alwin Albar (ALW) selaku Direktur Operasional PT Timah Tbk.

BACA JUGA:Suami Ditahan Kejagung Kasus Timah, Artis Sandra Dewi Matikan Kolom Kementar Instagram

Lalu, dalam tiap relis Resmi kejagung juga selalu dicantum pengusutan dugaan Tipikor Tata Niaga Pertimahan 2015-2022.

Nah, bagaimana kerugian negara menurut lembaga resmi seperti dari BPK atau BPKP?

“BPKP sudah masuk (untuk) menghitung (kerugian negara). Di kita (Jampidsus) itu melihatnya sangat besar sekali (kerugian negaranya). Triliunan itu. Kalau kecil, kita serahkan ke Kejari (Kejaksaan Negeri) saja,” demikian penjelasan Jampdisus Kejagung, Febrie Adriansyah, Kamis 4 Januari 2024 lalu.

Sementara bagaimana angka Rp 271 Triliun??

Sekali lagi, angka Rp 271 Triliun itu adalah kerugian atau kerusakan lingkungan Babel sebagai dampak penambangan --timah terutama, tapi ada juga komoditas tambang lain--  tanpa menyebutkan penambangan dari tahun berapa ke tahun berapa?

Apakah ada hitung-hitungan kerusakan lingkungan selama 7 tahun (2015-2022) yang tengah dalam pengusutan itu?  Bukankah penambangan dan eksploitasi lingkungan di Babel ini sudah terjadi sejak zaman Kolonial Belanda?

Menanggapi kondisi ini, mengutip detiknews, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda mengatakan memasukkan kerusakan lingkungan sebagai kerugian negara sah-sah saja dilakukan, tetapi perlu diperkuat dengan audit BPK.

BACA JUGA:Giliran Harvey Moeis, Suami Aktris Sandra Dewi Ditahan kejagung Dalam Kasus Tipikor Timah

"Untuk membuktikan adanya kerugian perekonomian negara itu termasuk kerugian karena kerusakan ekologis itu harus berdasarkan audit BPK," kata Chairul dalam keterangannya, Sabtu (24/2/2024).

Lalu berapa kerugian keuangan negara menurut lembaga resmi seperti dari BPK?  Kita tunggu!.***

Sumber: