Eksepsi Yusman: Audit Kerugian Negara Kewenangan BPK, Bukan Akuntan Publik

BABELPOS.ID.- PANGKALPINANG - Tidak terima dengan dakwaan tim JPU dari Kejari Bangka Selatan, terdakwa Yusman bacakan eksepsi atau nota bantahan atas tuduhan Tipikor pembiayaan Al-Murabahah berupa fasilitas pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Toboali.

Eksepsi yang dibacakan oleh penasehat hukum, Jhohan Adhi Ferdian dihadapan majelis hakim PN Tipikor Pangkalpinang yang diketuai Sulistiyanto Budiharto, beranggota hakim M Takdir dan Warsono menguraikan kalau  dakwaan  tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, dan ne bis in idem.

Terutama terkait dengan  menentukan besaran kerugian keuangan negara itu.  Bagi Johan penghitungan kerugian negara yang dituduhkan itu.

tidak dilakukan oleh lembaga negara yang ditunjuk sesuai konstitusi. Dimana pemeriksa Kerugian Negara adalah kewenangan dari BPK RI, sedangkan kantor Akuntan Publik tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara.

BACA JUGA:Luar Biasa! Tahun Buku 2023, BPRS Babel Catat Laba Rp 3,3 Miliar!

Dakwaan juga dinilainya tidak cermat karena tidak menerangkan sesuai kondisi dan fakta sebenar-benarnya pada halaman 5 point nomor 3 dan Hmhalaman 16 Poin nomor 3 dalam surat dakwaan, bahwa status perjanjian Al Murabahah nomor 576/BSB/CAB.TBL/MRB/X11/2016 atasnama Aryadi merupakan Kerugian negara, padahal sesuai dengan surat nomor 

213/BSBB/Cab.TBL/SKL/1X/2023 tanggal 05 September 2023 yang dikeluarkan oleh BPRS Kantor Cabang Toboali berupa surat keterangan lunas nasabah atas nama Aryadi telah dinyatakan lunas.

Bahwa, dalam surat dakwaan, tidak dapat memastikan dengan jelas hari dan tanggal waktu terjadinya tindak pidana. Selain itu dakwaan tidak jelas/kabur (obscuur libel), uraian perbuatan dalam rumusan surat dakwaan saling bertentangan antara pasal satu dengan pasal yang lain (pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP).

Di penghujung eksepsi Johan menyimpulkan kalau dakwaan batal demi hukum.

"Membebaskan terdakwa Yusman, dari segala dakwaan. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat.

Sebelumnya dalam dakwaan JPU menilai terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dalam hal ini PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Toboali mengalami kerugian sebesar Rp 516.000.000.***

Sumber: