Terasing di Laut Sendiri, Buah Simalakama di Tembelok?

Ada pula yang legalitas menambangnya ada, tapi justru rakyat menolak karena mereka hidup dari laut menjadi nelayan.  Tak bisa jalan juga.  

Dari sinilah artinya setiap persoalan yang muncul tidak bisa digeneralisir, karena setiap daerah dan wilayah punya masalah yang berbeda.

Melegalkan Tembelok?

Informasi terakhir dari penambangan di Tembelok khususnya, semua dihentikan karena dinilai ilegal.  Dan saat ini akan ada upaya untuk melegalkan dengan berupaya ke pemerintah pusat meminta izin agar wilayah itu diperboleh menambang?

Berbicara proses untuk mendapatkan legalitas, tentu butuh waktu dan belum tentu membuahkan hasil kalau tidak boleh dikatakan akan gagal. Dan yang pasti akan muncul sederet aturan yang menjadi benturan nantinya.   

Belum hilang dari ingatan, bagaimana Penjabat Gubernur sebelumnya, Ridwan Djamaluddin Putra daerah Mentok, Bangka Barat,  yang tak segan-segan mendatangi dan menghentikan tambang-tambang rakyat yang dinilai ilegal.  Alasannya waktu itu, nanti akan dikeluarkan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) sehingga rakyat dapat menambang secara legal di bawah payung hukum yang sah.

BACA JUGA:Boleh Atau Tidak Menambang di Pantai Tembelok? Ini Penjelasan Bong Ming Ming

Bahkan, sebelum jabatannya berakhir, dia sempat menyatakan WPR sudah siap dan sudah ditandatangani?  

Bahkan seorang teman saat itu rela berbantahan dengan penulis dan menyatakan dia yakin dengan pernyataan Pj Gubernur Ridwan Djamaluddin karena dia adalah Dirjend Minerba di kementerian ESDM saat itu.  

Penulis hanya menyatakan, tunggulah, dan penulis tegaskan pasti gagal!

Terbukti, hingga jabatan Ridwan Djamaluddin berakhir dan berganti, WPR itu tak pernah ada.

Tahun 2015, Hingga Sekarang?

Mengapa penulis begitu yakin WPR atau legalitas yang disampaikan Ridwan Djamaluddin saat itu takkan lolos?  

Karena penulis bersama kawan-kawan sendiri pernah memperjuangkan soal WPR ini hingga ke Pemerintah Pusat tahun 2015 lalu.

Tidak main-main ketika itu, karena di balik Penulis dan kawan-kawan ketika itu ada Gubernur Babel Rustam Effendi --yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Babel-- saat itu.  

Sumber: