Polresta Pangkalpinang Terjunkan 368 Personel Amankan Pemilu 2024

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Polresta Pangkalpinang menerjunkan sebanyak 368 personel untuk mengawal dan mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ratusan personel tersebut merupakan gabungan dari polresta dan polsek yang ada di wilayah hukum Polresta Pangkalpinang. 

BACA JUGA:Hari Jadi Toboali ke 315, Pemuda Mayor Munzir dan Kampung Sebrang Gelar Berbagai Perlombaan

"Ya untuk pelibatan personel secara sprin global itu ada 368 orang. Mereka akan ditugaskan mengamankan setiap tahapan pemilu," ujar Waka Polresta Pangkalpinang, AKBP Rendra Oktha Dinata, Kamis (26/10/2023). 

Rendra menegaskan, pihaknya akan mempersiapkan pengamanan dengan semaksimal mungkin bersama stakeholders terkait bersama TNI dari Kodim 0413/Bangka, KPU dan Bawaslu serta Pemkot Pangkalpinang untuk sama-sama menciptakan situasi kondusif dalam pelaksanaan pemilu 2024. 

BACA JUGA:SPDP Arisan Bodong Basel Masuk ke Jaksa

"Untuk titik rawan khususnya TPS dalam pemilu sudah kita bagi mulai dari kurang rawan, rawan dan sangat rawan, sudah ada di Bagian Operasi dan KPU Pangkalpinang," kata Rendra.

Seperti diketahui, lanjut Rendra, jumlah TPS 2024 di wilayah hukum Polresta Pangkalpinang sebanyak 738 titik. Dari jumlah tersebut, kata dia, TPS kurang rawan 688 titik, TPS rawan 43 titik dan TPS sangat rawan titik. 

BACA JUGA:Kasus Sertifikat Trans Jebus, Slamet Ngaku Khilaf, Cukuplah 7 Bulan Saja

"Peta kerawanan TPS sementara ini berdasarkan Operasi Mantap Brata 2019 lalu, yang mana tujuh TPS sangat rawan itu berada di lembaga pemasyarakatan di wilkum Polresta Pangkalpinang," ungkap Rendra. 

Sementara Kabag Ops Polresta Pangkalpinang, Kompol Toni Susanto menambahkan bahwa Polri sudah melaksanakan operasi terpusat dengan sandi Mantap Brata 2023-2024. 

BACA JUGA: AN 2 Tahun Jalankan Arisan Bodong Demi Gaya Hidup

Dalam operasi ini, pihak kepolisian melibatkan TNI, instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya dalam rangka pengamanan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024.

"Operasi ini akan berlangsung selama 222 hari mulai dari jelang tahapan hingga pemilu usai," katanya. 

BACA JUGA:Cegah Karhutla, DLH Kota Pangkalpinang Siapkan Call Center Pengaduan DLH PGK

Sumber: