Pilpres, Pilkada dan Pileg = Transaksional?

BAGAIMANA dengan pemilihan legislatif?

Semestinya, rakyat harus berpikir lebih keras justru di pemiihan legislatif (Pileg) ini.  Karena mereka yang di parlemen inilah nantinya akan menjadi penyambung lidah untuk kepentingan rakyat langsung.  

Tapi mengapa di sini justru gaungnya kurang?

Sekali lagi, politik negeri ini adalah politik transaksional.  

Sebelumnya sudah diulas, bahwa untuk Pilpres dan Pilkada, meski politik transaksional itu ada, namun justru penjualan figur berperan penting.  

Sebaliknya untuk wakil rakyat, ini perlu diklafisikasi.  Untuk DPR RI dan DPD, transaksional tidak begitu dominan, justru figur yang terasa lebih berperan.  Di sisi lain, kemunculan figur itu semasa menjabat --untuk incumbent-- serta peran dan peranan sang figur selama ini --sebelum mecalonkan diri di DPR RI atau DPD, mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan tingkat keterpilihan.

Kondisi serupa justru tidak terjadi di DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.   

Untuk DPRD Provinsi, seorang kandidat hanya merasa perlu menguasai sejumlah suara 'pasti' yang bisa membuat dia meraih kursi di parlemen.

Untuk duduk di kursi legislatif.  Sehingga seorang kandidat akan berjuang habis-habisan dan berjuang mempunyai basis suara yang di atas kertas hitung-hitungan sudah menjaminnya meraih kursi.

Kondisi itu semakin ke bawah semaki kental.  

Untuk duduk di kursi DPRD Kabuaten/Kota, dengan basis suara yang lebih kecil akan dikuasai sedemikian rupa, bahkan konon ada yang menyiapkan sejumlah penjaga agar basis itu tidak dimasuki atau diganggu kandidat lain.  Baik itu dari partai yang sama, apalagi dari partai lain.

Akibat dari kondisi itu adalah, anggota dewan terutama yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang berhasil duduk hanya memikiirkan kepentingan basis suaranya saja, bukan berdasarkan Dapilnya.  

Efek dari semua ini, pernahkah kita mendengar suara vokal dari kalangan wakil rakyat yang ada di daerah, Provinsi, Kubupaten/Kota selama hampir 5 tahun mereka menjabat?  Jangan-jangan banyak pula rakyat yang tidak tahu siapa saja yang duduk di DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota?

Jangan tanyakan pada siapa?***

 

Sumber: