Ironi di Akhir Jabatan Penjabat Gubernur Babel, Rotasi Batal, Ganti Pamitan

Ironi di Akhir Jabatan Penjabat Gubernur Babel, Rotasi Batal, Ganti Pamitan

Susanti - Kepala BKPSDM Bangka Belitung-Julian Amrie-

IRONI, setidaknya ini yang tergambar di akhir masa jabatan Penjabat Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin. Tepatnya ketika RD-begitu Ridwan dikenal ingin melakukan rotasi pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel pada Kamis (30/3) kemarin.

Bak tak berdaya, pelantikan pejabat eselon II hasil seleksi terbuka serta rotasi di kalangan eselon II dan IV sehari sebelum RD menanggalkan jabatan sebagai Pj Gubernur Babel ini, terpaksa harus ditunda. Padahal sejumlah pejabat yang siap mengucapkan sumpah jabatan lengkap dengan jas yang dikenakan, harus pulang dengan hati yang tegar.

Dijadwalkan pukul 15.30 WIB dan tunggu hingga pukul 16.00 WIB, tak satu pun pihak Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Babel yang datang. Sejatinya ada 44 pejabat yang dilantik saat itu, meliputi empat orang eselon II dan 40 pejabat eselon III dan IV.

Ketidakhadirannya pihak BKPSDM Babel ini sebelumnya sudah disampaikan melalui Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM Babel, Susanti tertanggal 29 Maret 2023. Mengingat adanya kekurangan prosedur administrasi pada pelantikan yang dikhawatirkan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Namun RD menghiraukan nota dinas dan tetap ngotot diberlangsungkan pelantikan.

Di hadapan para pejabat yang akan dilantik, RD menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran pejabat yang hadir. Namun pelantikan terpaksa ditunda. Padahal dirinya menganggap seluruh proses sudah dilaksanakan dengan mekanismenya. "Jadi saya terpaksa tunda dulu pelantikan ini. Sebenarnya seluruh proses sudah selesai. Rekomendasi KASN sudah selesai, laporan ke Mendagri sudah saya sampaikan, kemudian eselon III dan IV merupakan hasil sidang baperjakat," ungkapnya.

Esensinya pelantikan ini, diakui RD, bertujuan untuk memaksimalkan kinerja, mengisi jabatan yang lama ditinggalkan kosong serta mendefinitifkan jabatan yang selama ini di Plt kan. "Lalu saya berusaha menempatkan orang yang sesuai dengan bidang kompetensi dan fungsinya supaya maksima. Terlebih tidak ada demosi ataupun yang nonjob seperti yang dikhawatirkan," tuturnya.

Kendati demikian, ia berharap pelantikan dapat dilakukan kembali oleh Pj Gubernur Babel yang baru. "Sebenarnya proses yang sudah ada ini mau saya selesaikan sebelum berakhir masa jabatan saya. Bagi saya peristiwa hari ini biasa saja, bahwa kita belum siap untuk ini. Saya harap ini jadi pembelajaran penting khususnya bagi pompinan opd dan kawan asn lainnya untuk mengelola pemerintahan ini dengan cara lebih baik, efisien efektif. Saya sama sekali tidak ada kepentingan apa apa," ucapnya.

Ditegaskan dia lagi, secara subtansial tidak ada yang salah, misalnya yang akan dilantik hasil seleksi terbuka. Yang terpilih pun orang yang urutan teratas dari tiga nama peringkat besar.

"Jadi subtansinya tidak ada yang salah. Untuk eselon III dan IV, selama ini saya baru sadar mengapa terlalu banyak posisi yang tidak diisi. Kan jadi ga maksimal, jadi apa salahnya kita isi. Dan kita isi daei usulan kepala OPD masing masing. Beberapa ada masukan dari tokoh masyarakay. Yanh saya tidak terima adalah orang yang minta-minta jabatan," jelasnya.

"Memang belum ada jawaban tertulis dari Mendagri, tapi sudah saya sampaikan secara lisan. Mendagri juga bilang ini bahwa ini tidak boleh. Makanya saya menganggap setelah ini saya lapor. Pak ini sudah kita lakukan (pelantikan). Itu saya rasa tidak ada salah. Cuma prosedur admnistratif yang masih dipersoalkan. Ini hendaknya kita sikapi secara positif, jangan sampai entah untuk kepentingan apa yang menbuat organisasj pemeitnahan jadi tidak maksimal," tegasnya.

Dalam kesempatan itu juga, RD ingin berpamitan. Ia berharap roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, serta memegang teguh amanah yang telah diberikan. "Saya terima kasih atas kerjasama yang baik, saya menikmati bekerja disini dengan segala dinamikanya. Mohon kondisi hari ini tidak menjadi wacana kontraprokutif di masyarakat. Dan tidak ada pertentangan yang pelu dibesar-besarkan," sebutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: