DPRD Ingin Libatkan DJPb di Pembahasan APBD

PANGKALPINANG, BABELPOS.ID - Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel), H Herman Suhadi menyambut hangat pertemuan dengan jajaran Ditjen Perbendaharaan (DJPb) yang dikepalai Edih Mulyadi.

Pertemuan singkat, Selasa (21/2), diisi dengan diskusi tentang peran budgeting lembaga legislatif. Herman pun menginginkan adanya keterlibatan dan kerjasama dengan Kanwil DJPb Babel dalam pengelolaan keuangan APBD.

“Ada sesuatu yang mungkin nanti bisa kita share dan berbagi pemikiran secara bersama seperti halnya dalam rangka membahas APBD,” ujar Herman Suhadi.

Menurutnya, keterlibatan DJPb dianggap penting terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. Seperti halnya pada saat pra pembahasan APBD, terutama tentang regulasi-regulasi baru tentang pengelolaan keuangan daerah yang ada di Babel.

Bak gayung bersambut, wacana yang diutarakan Herman direspon positif Kepala Kanwil DJPb Babel, Edih Mulyadi. Ia menyatakan siap untuk menjalin koordinasi dan sinergi yang baik bersama DPRD Babel ketika dibutuhkan, terutama dalam hal tata kelola keuangan negara baik APBN ataupun APBD.

“Kami diminta oleh pimpinan untuk bisa menjembatani komunikasi dengan daerah, hal ini kami pikir perlu, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita share bersama teman-teman di DPRD,” ucap Edih.

Dijelaskannya, salah satu fungsi dari DJPb adalah perpanjangan tangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mana tugasnya sebagai bendahara. Selain menyalurkan uang untuk negara baik untuk Kementerian/Satker-satker vertikal maupun Pemda, juga diamanahkan sebagai Finansial Advisor dengan memberikan Advice, Insight dan tantangan kepada Pemmda dalam hal tata kelola keuangan seperti APBD dan beberapa hal terkait dengan itu.

“Oleh karena itu, bila teman-teman DPRD perlu pandangan ataupun masukan dari Kemenkeu sebagai referensi, kami siap,” tegasnya. Ditambahkannya, bahwa dalam dua tahun terakhir selain memantau dana transfer ke daerah, DJPb juga diminta untuk memantau perkembangan perekonomian di daerah.

Ada lima hal yang menjadi fokus perhatian Kemenkue yang juga merupakan peran DJPb sebagai regulasi ekonomi adalah kemiskinan ekstrim, stunting, ketahanan pangan, sanitasi dan mitigasi bencana. “Salah satu yang menjadi konsen kementerian adalah permasalahan stunting yang ada di Babel,” imbuhnya.

Sumber: