Honorer Takkan Tuntas Tahun 2023

Dia mencontohkan, tahun ini pemerintah memprioritaskan penyelesaian guru honorer dan tenaga kesehatan. Sementara, tenaga teknis hanya mendapatkan formasi sedikit. 

"Akan dilihat nanti apa yang akan pemerintah ambil apakah penyelesaian bertahap dari sisi jumlah atau jabatannya," ucapnya. 

Dia menambahkan keputusan final pemerintah akan diambil setelah proses pendataan non-ASN dituntaskan.

Perluas Daerah Penempatan

Sementara itu, Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih mendesak pemerintah untuk memperluas daerah penempatan peserta PPPK 2022. Bukan hanya untuk pelamar umum, tetapi paling utama bagi guru lulus PG.

Heti mengungkapkan fakta adanya 60 ribuan guru lulus PG tidak bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini, karena ketiadaan formasi menjadi mimpi buruk bagi mereka. Sebab, ini untuk yang ketiga kalinya mereka harus tersingkir karena ketiadaan formasi PPPK 2022.

"Astaghfirullah, mau berapa lama kami harus menunggu untuk diangkat PPPK. Semua proses sudah kami lalui termasuk seleksi berkali-kali," keluh Heti.

Heti menilai mekanisme seleksi PPPK 2022 tidak memberikan perlindungan seutuhnya kepada guru lulus PG hasil seleksi 2021.

Mereka harus turun ke prioritas 2, bahkan ke-3 hanya untuk mendapatkan formasi. Itu pun peluangnya tipis, karena Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyodorkan data hanya 12 ribuan guru yang bisa selamat.

Rupa-rupa masalah itu, kata Heti berdampak besar pada psikologi para guru. Guru-guru lulus PG yang kompetensinya tinggi diukur dari keberhasilan mereka lulus tes murni dua kali harus jadi korban kebijakan pemerintah. 

"Kami diombang-ambingkan oleh kebijakan pemerintah yang berubah-ubah," ucapnya. 

Untuk menyelamatkan guru lulus PG terutama yang mengabdi di sekolah negeri, Heti meminta pemerintah tidak membatasi daerah penempatan.

Jika formasi di daerah guru bersangkutan mengabdi formasinya tidak ada, berikan kesempatan mereka memilih daerah lain.

Pemerintah tidak harus memaksa guru pindah, tetapi memberikan opsi. Apakah mau pindah ke daerah lain atau menunggu sampai ada formasi.

Heti yakin akan banyak guru bersedia pindah ke daerah lain, daripada menunggu diangkat menjadi PPPK tanpa tahu kapan waktunya. 

Sumber: