Pengaktifkan Pelabuhan Tanjung Ular Masih akan Dibahas Pemkab Babar

BABELPOS.ID, MUNTOK - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih akan mempertimbangkan peraturan dan regulasi terkait pengaktifkan Pelabuhan Tanjung Ular, Kecamatan MUNTOK.

Bupati Bangka Barat, Sukirman menyampaikan hal itu dilakukan sebab pihaknya belum ada pengalaman yang cukup untuk mengelola pelabuhan.

BACA JUGA:Presiden Jokowi Dijadwalkan Tinjau Pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular

"Soal pengelolaan masih kita pertimbangkan mulai dari sisi aturannya, regulasinya bagaimana, karena faktanya kita belum punya pengalaman yang cukup untuk itu nanti biarlah kita bekerjasama dengan tim, minta pendapat pak Gubernur kita juga," ungkap Sukirman usai Rapat Pembahasan Terkait Rencana Penyelenggaraan Dan Pengoperasian Pelabuhan Tanjung Ular, di OR I Setda Babar, Senin (19/9).

Bila telah mendapat jaringan untuk bisa mengelola pelabuhan, Sukirman berharap pihak tersebut harus benar-benar profesional dan membawa dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangka Barat.

BACA JUGA:Menhub Batal Tinjau Langsung Pelabuhan Tanjung Ular, Bupati Sukirman: Terima Kasih

"Kita juga membutuhkan sumber daya manusia (SDM) memadai, terutama pengalaman untuk mengelola peralatan sangat banyak. Yang paling mudah harus ada dikelola BUMD, namun BUMD belum siap. Mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Jokowi akan memberikan gambaran," terangnya.

BACA JUGA:ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Terapkan Pembayaran Tiket Non Tunai

Terpisah itu, Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming, mengatakan untuk mengaktifkan Pelabuhan Tanjung Ular, harus menganggarkan sekitar Rp. 10 Miliar.

"Semua sudah disiapkan pusat, tinggal barang untuk pengelolaan pelabuhannya, beberapa untuk mengaktifkan pelabuhan itu, hanya itu aja, itu yang harus kita siapakan, kalau dana itu bisa jadi sekitar 10 miliar. Jadi 10 Miliar itu itu sudah selesai ya," ucapnya.

BACA JUGA:Gubernur Longgarkan Sementara Pelabuhan Tanjung Kalian-Tanjung Api-api

Wabup juga menyatakan pelabuhan tersebut akan difokuskan untuk barang, dan saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan, apakah akan dikelola oleh Dinas Perhubungan atau BUMD atau swasta.

"Tiga hal ini sedang kita bikin kajian satu minggu ini untuk seperti apa, regulasinya, apakah kita langsung kelola oleh BUMD secara keseluruhan, atau Swasta ataupun dinas Perhubungan," pungkasnya. (**)

BACA JUGA:Tanpa PCR dan Antigen Mulai Diberlakukan di Pelabuhan Tanjung Kalian

Sumber: