Lulus PG PPPK 2021, Tenang, Pansus 1 Juta Guru Honorer Digeber

BACA JUGA: Ombudsman RI Bongkar Dalih Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Hasilnya Mencengangkan

“Persoalan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK memang melibatkan banyak kementerian/lembaga, sehingga harus ada pengawalan anggota lintas komisi yang menjadi mitra kementerian/lembaga terkait,” ujarnya. 

Huda mengatakan percepatan seleksi sejuta guru honorer menjadi PPPK memang tidak bisa didorong hanya dari Komisi X saja. Proses seleksi, misalnya harus melibatkan KemenPAN-RB yang menjadi mitra dari Komisi II, sedangkan untuk penganggaran harus melibatkan Kementerian Keuangan yang menjadi mitra dari Komisi XI DPR. Dijelaskan, kendala teknis seleksi sejuta guru honorer ini menjadi PPPK ini beragam. 

Mulai kualifikasi yang harus dipenuhi guru honorer dalam proses seleksi, bagaimana penempatan mereka setelah lolos seleksi, bagaimana proses mendapatkan nomor induk pegawai, hingga bagaimana proses pengajian mereka. "Jadi, itu tidak cukup dorongan dan pengawalan dari Komisi X saja,” katanya.

Politikus PKB ini mengungkapkan ada beberapa agenda yang akan dikawal serius oleh Pansus Gabungan Guru Honorer ini. Di antaranya memastikan guru yang telah lulus seleksi. Namun, tidak mendapatkan formasi, diusulkan formasinya pada seleksi PPPK tahap III dan diprioritaskan untuk terlebih dahulu diangkat menjadi PPPK. 

Dalam ketentuan ini guru honorer yang telah mengabdi di atas 10 tahun akan diprioritaskan. 

“Pansus Gabungan juga mengkaji ulang opsi penambahan DAU pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan penganggaran guru honorer menjadi PPPK,” katanya. 

Selain itu, kata Huda, Pansus Gabungan mendorong pemerintah agar membuat roadmap penyelesaian guru honorer secara menyeluruh mulai dari rekrutmen, penganggaran dan koordinasi dengan pemda. Pansus Gabungan juga akan memastikan adanya proporsi terbaik bagi guru honorer di sekolah negeri dan swasta agar mendapatkan prioritas dalam proses rekruitmen mereka menjadi PPPK. 

“Dalam waktu dekat kami akan menghadap pimpinan DPR Gus Muhaimin untuk membahas langkah Pansus termasuk mengagendakan rapat-rapat gabungan," ujarnya. 

Yang pasti Komisi X berkomitmen agar persoalan guru honorer ini segera dituntaskan sehingga mereka mendapatkan kepastian jaminan kesejahteraan dari negara.(esy/jpnn)

Sumber: