IUJP dan SIPB Dihadang OSS?

Amir: OSS Belum Buka di Daerah

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - INI tantangan pertama buat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan Penjabat Gubernur Ridwan Djamaluddin atau yang akrab disapa warga, RD.  

Meski telah diberikan kewenangan dalam memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), namun sampai saat ini belum satu pun pelaku usaha yang bisa memanfaatkan pendegelasian kewenangan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022.

Hal itu, diakui Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bangka Belitung (Babel) Amir Syahbanna.  

Kendalanya?  

Dengan surat edaran tentang pedoman pelaksana Perpres tersebut, dimana salah satu pelaksanaan pembuatan izin dilakukan secara daring melalui Online System Submission (OSS) yang tersedia di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Yang mengajukan banyak, tapi karena pedomannya ya seperti itu, kita ikut. Dan masalahnya, akses OSS belum dibuka di daerah," jelas Amir, kemarin. 

Pedoman di SE itu juga sinkron dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang pelayanan perizinan berusaha di daerah.

"Jadi pengajuannya kalau tidak melalui OSS tidak bisa, sementara itu berbicara kesiapan itu sendiri kita sudah siap, seperti hardware, sistem jaringan komputer tidak ada masalah," ujarnya.

Pihaknya sendiri berharap, kendala ini segera dapat diatasi oleh pemerintah dengan membuka akses OSS di daerah sehingga pelayanan pemberian perizinan WIUP, izin dan lainnya sesuai kewenangan yang didelegasikan dapat terlaksana dengan baik. 

"Yang mengajukan sudah banyak, cuma kita belum bisa ditindaklanjuti dan belum bisa dilaksanakan, mengingat Surat Ederan PP 6 tahun 2021 itu wajib pakai OSS jadi harus kita patuhi," ungkap Amir. (jua) 

Sumber: