Soal Pembatalan G20 di Belitung, Isyak: Belum Ada Pemberitahuan

Hendra Caya: Kita Masih Optimis
Daniel: Isu Pembatalan itu tidak Benar
Pembangunan 'Kampong Kecit' Sambut G20 Hampir Rampung

WARGA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), khususnya Pulau Belitung, kemarin (14/7) heboh. 

Gara-gara surat dan pemberitaan batalnya pelaksanaan pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 di Belitung pada, 7-9 September 2022 mendatang.

Menanggapi ini, Wakil Bupati Belitung, Isyak Meirobie, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung MZ Hendra Caya menyatakan belum ada pemberitahuan soal pembatalan tersebut.

BACA JUGA: KTN Turen BNPT Selenggarakan Panen Raya Perdana
BACA JUGA: Keterangan Saksi Kian Beratkan Terdakwa Dr Bastian

Pemberitaan tersebut, gara-gara beredar surat Pemerintah Pusat membatalkan penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20 pada Devolopment Working Group di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada September 2022 mendatang.

BACA JUGA: Harga Cabai Tinggi, Petani Bateng Raup Untung Besar
BACA JUGA: TBS di Babar Cuma Dihargai 550 Hingga 600

Pembatalan pertemuan G20 di Provinsi Bangka Belitung tersebut berdasarkan surat Nomor: B- 588/M/D-1/HK.03.02/07/2022 yang Menteri Sekretasis Negara Republik Indonesia keluarkan pada 4 Juli 2022 lalu, surat itu ditandatangani Menteri Sekretaris Negara RI Pratikno.

BACA JUGA: Kejari Babar Terus Usut Tipikor BPRS dan APBDes Tempilang
BACA JUGA: Satpol PP Sisir Pelaku Usaha, Cek Penyediaan APAR

Surat itu tertulis Merujuk surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor HK.0101-Mn/1018 tanggal 18 Mei 2022 kepada Presiden yang menyampaikan permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Busa Tenggara Timur, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPerpres), Kementerian Sekretariat Negara telah menyelenggarakan rapat klarifikasi pada tanggal 17 Juni 2022 yang telah dihadiri wakil-wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian PUPR, serta Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.

BACA JUGA: Narkoba Jaringan Lapas Terkuak, 7 Napi Jadi Tersangka
BACA JUGA: Ada Tabib Mengaku 'Titisan Nabi Khidir, 'Dewa Matahari' Larang Sholat

Terdapat dua poin penting dalam rapat tersebut, disepakati bahwa penyusunan Perpres tidak perlu dilakukan dengan pertimbangan:

Berdasarkan hasil koordinasi Kementerian PUPR dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian serta kemampuan keuangan negara maka penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20 pada Devolopment Working Group di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibatalkan.

Substansi pokok RPerpres yaitu mengenai penugasan dari Presiden kepada Kementerian PUPR telah diatur/diakomodasikan dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.

Sumber: