Bahas Penetapan Propemperda 2026, Kanwil Kemenkum Babel Hadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Babel

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Buka Pelatihan Paralegal Posbakum Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bangka

Kehadiran perwakilan Kemenkum Babel menunjukkan komitmen aktif dalam mendukung proses pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, terutama melalui fungsi pembinaan, harmonisasi, dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Lantik Pejabat Non Manajerial

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Kemenkum Babel siap bersinergi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat proses legislasi daerah.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Buka Pelatihan Paralegal Posbakum Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bangka

“Kami mendukung penuh proses pembentukan peraturan daerah yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Propemperda adalah arah kebijakan legislasi yang menjadi peta jalan pembangunan hukum daerah, sehingga penyusunannya harus matang, terukur, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat,” ujar Johan.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Lantik Pejabat Non Manajerial

Lebih lanjut, Johan menegaskan bahwa kehadiran Kemenkum Babel dalam setiap forum pembahasan legislasi merupakan bentuk pengawalan agar setiap draf peraturan daerah memenuhi prinsip harmonisasi, kejelasan rumusan, dan kesesuaian hierarki peraturan perundang-undangan.

“Kualitas regulasi ditentukan oleh prosesnya. Karena itu, kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk menyusun Raperda dengan pendekatan berbasis data, analisis, dan partisipasi publik,” tambahnya.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Buka Pelatihan Paralegal Posbakum Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bangka

Kemenkum Babel akan terus berperan aktif dalam proses harmonisasi dan pembinaan hukum daerah guna memastikan setiap peraturan yang lahir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berorientasi pada kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi masyarakat.

Sumber: