Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi dasar pengaturan DBH sawit, yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023.
DBH sawit bersumber dari penerimaan negara berupa bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit, CPO, serta produk turunannya.
Dana tersebut dirancang antara lain untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan menangani eksternalitas negatif kegiatan ekonomi perkebunan sawit.
Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan penggunaan DBH sawit sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, khususnya infrastruktur, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan sektor perkebunan.
Jangan sampai daerah menjadi lokasi kegiatan ekonomi perkebunan, tetapi persoalan jalan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat justru tidak tertangani.
Perda Babel Harus Menjadi Instrumen Perlindungan Petani
Bangka Belitung sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
Perda ini menjadi landasan daerah dalam menata kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, menjaga lingkungan, serta mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan perubahan regulasi perkebunan oleh DPRD Babel pada 2026 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan aturan tersebut.
Perubahan regulasi harus menjawab persoalan yang nyata, antara lain disparitas harga TBS, potongan atau rafaksi, perlindungan petani swadaya, kemitraan, peremajaan sawit rakyat, pengawasan pabrik, dan tanggung jawab perusahaan.
Jangan sampai perubahan Perda hanya menambah ketentuan administratif, tetapi tidak memberikan perlindungan yang dirasakan petani.
DPRD harus memastikan bahwa setiap perubahan regulasi memiliki tujuan yang jelas, dasar hukum yang kuat, dan mekanisme pengawasan yang dapat dilaksanakan.
Pemerintah Jangan Menjadi Penonton
Dalam perspektif administrasi pemerintahan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, termasuk pembinaan dan pengawasan kegiatan perkebunan.
Gubernur harus menjadi koordinator kebijakan lintas kabupaten. Bupati harus memastikan persoalan harga dan tata niaga di wilayah masing-masing mendapat perhatian serius.
DPRD harus menggunakan fungsi pengawasan dan anggaran untuk memastikan kepentingan petani terlindungi.