Saya menawarkan tujuh langkah konkret.
Pertama, audit disparitas harga seluruh kabupaten. Pemerintah provinsi harus membandingkan harga di Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, dan Belitung Timur berdasarkan data pada tanggal, kategori petani, umur tanaman, dan mutu yang sebanding.
Kedua, transparansi transaksi TBS. Perusahaan dan pelaku perdagangan harus menjelaskan harga, standar kualitas, hasil penimbangan, potongan, dan pembayaran.
Ketiga, perlindungan petani swadaya. Pemerintah harus memperkuat koperasi dan kemitraan pemasaran agar petani mempunyai pilihan pembeli dan posisi tawar lebih baik.
Keempat, peningkatan kualitas perkebunan. Program bibit unggul, peremajaan sawit rakyat, pendampingan pemupukan, dan pendidikan petani harus menjadi prioritas.
Kelima, pengawasan perusahaan dan infrastruktur. Pemerintah harus mengevaluasi kewajiban kemitraan, lingkungan, CSR, perizinan, serta kepatuhan angkutan terhadap kapasitas jalan dan jembatan.
Keenam, optimalisasi DBH sawit. Penggunaan dana harus diarahkan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi daerah serta masyarakat yang terdampak kegiatan perkebunan.
Ketujuh, membangun dashboard harga sawit Babel. Masyarakat harus dapat mengakses informasi harga berdasarkan kabupaten, kecamatan, pabrik, umur tanaman, dan kategori petani.
BACA JUGA:Tambang Timah Ilegal Dihentikan, Siapa Bertanggung Jawab Memulihkan Sungai Kampung Pasir?
Sawit dan Masa Depan Ekonomi Bangka Belitung
Bangka Belitung membutuhkan transformasi ekonomi. Ketergantungan terhadap timah harus dikurangi secara bertahap dengan memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan UMKM.
Sawit memiliki peluang menjadi salah satu penyangga ekonomi masyarakat ketika sektor pertambangan mengalami tekanan.
Namun, pembangunan perkebunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi, luas lahan, kapasitas produksi, dan keuntungan perusahaan.
Ukuran keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari pendapatan petani, kualitas kehidupan keluarga, pendidikan anak, kesempatan kerja, dan keberlanjutan lingkungan.
Dalam perspektif keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat yang proporsional kepada masyarakat yang menjadi bagian dari proses produksi.