Dengan demikian, pemerintah tidak boleh hanya mendorong pertumbuhan perusahaan dan investasi, tetapi juga wajib memperhatikan pengembangan perkebunan rakyat.
Perusahaan harus membangun kemitraan yang sehat dan memberikan ruang bagi petani untuk meningkatkan produktivitas serta mendapatkan akses pasar.
Pemerintah daerah juga harus memastikan pelaksanaan ketentuan perkebunan berjalan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
Permentan Nomor 13 Tahun 2024: Harga TBS Harus Memiliki Dasar yang Jelas
Salah satu regulasi yang sangat penting adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra.
Peraturan ini mengatur perjanjian kerja sama pembelian TBS, penetapan harga, tata cara pembelian, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan.
Mekanisme penetapan harga TBS pekebun mitra mempertimbangkan komponen seperti harga CPO, harga inti sawit atau kernel, rendemen, dan Indeks K sesuai ketentuan.
Regulasi tersebut menjadi instrumen penting untuk melindungi pekebun mitra agar memperoleh harga yang saling menguntungkan dan menghindari persaingan usaha tidak sehat.
Namun, ada satu hal yang harus dipahami secara tepat: Permentan Nomor 13 Tahun 2024 secara khusus mengatur pembelian TBS produksi pekebun mitra. Karena itu, mekanisme harga dalam regulasi ini tidak boleh secara otomatis dianggap berlaku identik untuk semua transaksi petani swadaya yang tidak termasuk dalam skema kemitraan.
Justru di sinilah pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan mencari solusi perlindungan yang lebih luas bagi petani swadaya.
Jangan sampai perbedaan status kemitraan menjadi alasan bagi petani kecil untuk terus berada dalam posisi perdagangan yang lemah.
Perusahaan Memiliki Kewajiban Sosial dan Lingkungan
Persoalan berikutnya adalah tanggung jawab perusahaan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, mengatur kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
Ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Artinya, tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan sekadar kemurahan hati perusahaan, melainkan kewajiban hukum bagi perseroan yang termasuk dalam cakupan ketentuan tersebut.