Petani tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi harus menjadi pelaku ekonomi yang memiliki hak, perlindungan, dan posisi tawar.
Keadilan Ekonomi adalah Amanat Konstitusi
Persoalan harga sawit di Bangka Belitung bukan hanya persoalan ekonomi. Ini juga menyangkut pelaksanaan amanat konstitusi, kepastian hukum, tanggung jawab pemerintah, dan kewajiban perusahaan.
Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 memberikan arah yang jelas bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan kesejahteraan rakyat, kepastian hukum, dan prinsip keadilan.
Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Pertanian, serta peraturan mengenai DBH sawit telah memberikan instrumen hukum untuk memperbaiki tata kelola tersebut.
Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar menambah peraturan, melainkan keberanian menjalankan aturan dan mengawasi pelaksanaannya.
Kita tidak sedang menuntut agar semua kabupaten memiliki harga yang sama tanpa mempertimbangkan kualitas, umur tanaman, dan biaya distribusi.
Yang kita tuntut adalah setiap perbedaan harga memiliki dasar yang rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perusahaan harus memperoleh keuntungan secara wajar. Pemerintah harus menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan. Petani harus mendapatkan perlindungan dan kesempatan ekonomi yang adil.
Gubernur dan para bupati harus menjadikan persoalan ini sebagai agenda bersama. DPRD harus mengawasi. Apkasindo harus memperkuat konsolidasi petani. Perusahaan harus membuka ruang kemitraan yang setara. Akademisi harus memberikan kajian berbasis data.
Sebab, sawit bukan hanya komoditas perdagangan. Di dalamnya ada kehidupan ribuan keluarga petani, ekonomi desa, lapangan pekerjaan, dan masa depan pembangunan daerah.
Jangan sampai perusahaan semakin kuat, investasi semakin besar, dan produksi semakin tinggi, tetapi petani yang menghasilkan buah justru tetap berada dalam posisi paling lemah.
Pembangunan perkebunan baru dapat dikatakan berhasil apabila keuntungan industri berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani.
Sawit untuk kemakmuran bersama. Keadilan bagi petani bukan kemurahan hati perusahaan, melainkan bagian dari amanat konstitusi dan tanggung jawab negara.
BACA JUGA:Akankah Aktivitas Tambang Timah Bisa Beriringan dengan Eksistensi Pariwisata Babel di Indonesia
BACA JUGA:Bisa Mendaftar, Belum Tentu Mendapatkan Bansos: Menguji Keadilan Perlinsos Digital