Pertama, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Ketentuan ini menjadi landasan penting bahwa kegiatan ekonomi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak. Petani yang bekerja mengelola kebun dan menghasilkan komoditas perkebunan harus mendapatkan perlindungan dalam sistem ekonomi yang sehat.
Kedua, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Dalam konteks perkebunan, prinsip kepastian hukum harus tercermin dalam perjanjian kemitraan, standar kualitas, penimbangan, penetapan harga, pembayaran, serta mekanisme penyelesaian perselisihan.
Ketiga, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.
Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sementara Pasal 33 ayat (4) mengamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Dari perspektif konstitusi, pembangunan perkebunan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan investasi. Negara harus memastikan kegiatan ekonomi memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Artinya, keberhasilan industri sawit tidak cukup diukur dari besarnya produksi dan keuntungan perusahaan. Kesejahteraan petani harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan.
Inilah yang saya sebut sebagai keadilan ekonomi konstitusional.
BACA JUGA:Ironi Kepahlawanan Dalam Pembangunan Kebudayaan Indonesia
BACA JUGA:Realitas Sosial dan Kemanusiaan dalam Cerpen Guru Bangka Belitung
Undang-Undang Perkebunan Mengamanatkan Perlindungan Petani
Landasan hukum berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Undang-undang ini menempatkan perkebunan sebagai bagian penting pembangunan ekonomi nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.
UU Perkebunan juga mengatur mengenai pemberdayaan, kemitraan, pengolahan, pemasaran, pembinaan, dan pengawasan.