PETANI MENANAM, PERUSAHAAN MENIKMATI, SIAPA YANG MELINDUNGI?

Disparitas Harga TBS, Hak Konstitusional Petani, dan Tanggung Jawab Negara dalam Tata Kelola Perkebunan

Oleh: EDDY SUPRIADI

Dosen Universitas Pertiba / Pemerhati Kebijakan Publik

​---------------------------------

​BABELPOS.ID — Ada persoalan mendasar dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak boleh terus dibiarkan menjadi persoalan rutin setiap kali harga Tandan Buah Segar (TBS) mengalami perubahan. Mengapa harga sawit di wilayah yang sama bisa berbeda cukup jauh? Bahkan, perbedaan itu tidak hanya terjadi antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung, tetapi juga antarkabupaten di Pulau Bangka sendiri.

​Petani di Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, dan Bangka Barat menghadapi kondisi harga, biaya angkut, akses pabrik, serta pola perdagangan yang berbeda. Sementara itu, dalam periode tertentu, petani di Belitung justru menikmati harga yang lebih tinggi.

​Persoalannya bukan sekadar siapa yang memperoleh harga tertinggi dan siapa yang paling rendah. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah tata niaga sawit di Babel sudah memberikan keadilan kepada petani sebagai pihak yang menghasilkan bahan baku industri?

​Lebih jauh lagi, apakah pemerintah sudah menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi masyarakat dan memastikan sumber daya ekonomi memberikan kemakmuran bagi rakyat?

​Sebab, petani bukan sekadar pemasok bahan baku. Mereka adalah pelaku utama ekonomi perkebunan yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kepastian usaha, dan perlakuan perdagangan yang adil.

​Sawit seharusnya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, bukan justru melahirkan ketimpangan ekonomi baru di tengah kehidupan petani.

​Disparitas Harga Bukan Persoalan Sederhana

​Pemberitaan Bangka Pos pada 5 Agustus 2026 memperlihatkan harga TBS di Belitung berkisar Rp3.640–Rp3.700 per kilogram, sedangkan di Pulau Bangka sekitar Rp3.050–Rp3.290 per kilogram.

​Perbedaan tersebut tentu membutuhkan penjelasan yang objektif.

​DPD Apkasindo Belitung Timur menyoroti kepedulian perusahaan dan kekompakan petani sebagai salah satu faktor yang memengaruhi harga. Namun, penjelasan tersebut perlu diperluas dengan melihat struktur industri, biaya logistik, rendemen, persaingan pabrik, dan kebijakan pembelian.

​RRI pada 8 April 2026 juga memberitakan penjelasan mengenai perbedaan harga antara Bangka dan Belitung yang dipengaruhi biaya transportasi, rendemen, serta kondisi industri pengolahan.

Sumber: