Merasa Dirugikan Atas Peraturan Penilaian Kinerja, PKT Gugat PT Timah

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG –  Merasa peraturan kinerja yang dibuat oleh manajemen PT Timah merugikan karyawan, akhirnya persatuan karyawan timah (PKT) mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Pendaftaran gugatan pada Jumat pagi, (28/2), dilakukan langsung oleh ketua PKT, Ahmad Tarmizi dengan didampingi kuasa hukum M. Jaka Zia Utama.

BACA JUGA:Terkait Keluhan Masyarakat Fajar Indah Atas Infrastruktur di Persawahan, Risvandika Respon Begini

Latar belakang gugatan  dikatakan oleh Ahmad Tarmizi atas penerapan peraturan direksi nomor 0005/A/TBK/PER-0000/24-S11 tentang pedoman performa penilaian individu.

Peraturan ini sendiri  dianggap bertentangan dengan perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah disepakati antara serikat pekerja dan PT Timah pada tahun 2023.

BACA JUGA:Innalillahi wainnailaihi rojiun... Bupati Bangka 2013-2018 Meninggal Dunia di Jakarta

“PKT merasa bahwa peraturan baru ini merugikan karyawan, terutama dalam sistem penilaian kinerja yang berpengaruh pada hak-hak ketenagakerjaan, termasuk kenaikan gaji, promosi, dan tunjangan,” kata Ahmad Tarmizi usai pengajuan gugatanya.

Dikatakanya ada pelanggaran dalam peraturan direksi ini. Oleh karena itu, harus ada berbagai upaya penyelesaian. Mulai dari bipartit dengan manajemen, konsultasi dengan dinas tenaga kerja, hingga mediasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di Jakarta.

BACA JUGA:HLM TPID Babel: Sinergi Memperkuat Pengendalian Inflasi dan Kelancaran Arus Barang dan Penumpang

Awalnya, dikatakanya, ada angin segar atas perselisihan ini. Dimana Kemenaker akhirnya mengeluarkan anjuran agar peraturan tersebut dibatalkan.

Hal ini didasarkan pada hasil kajian bahwa peraturan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan dalam PKB dan berpotensi merugikan karyawan.

“Namun,  ternyata manajemen PT Timah menolak anjuran Kemenaker tersebut,” sesalnya.

Setelah adanya penolakan dari manajemen PT Timah itu, katanya tak ada pilihan lain lagi bagi karyawan selain mengajukan gugatan ke PHI itu. "Kami berharap ini bisa segera diproses dan mendapatkan keadilan bagi karyawan. Anjuran Kemenaker sudah jelas, dan seharusnya dipatuhi oleh PT Timah," tegasnya.

BACA JUGA:SP PLN Apresiasi Sikap Presiden RI Prabowo Tolak Skema Power Wheeling

Sumber: