Ini Temuan Ombudsman Babel Soal Kepatuhan Pelayanan Publik di Babel
![Ini Temuan Ombudsman Babel Soal Kepatuhan Pelayanan Publik di Babel](https://babelpos.disway.id/upload/0f7b299d7a203e359a5fbfaae5b50539.jpg)
--
BABELPOS.ID, PANGKALPINANG- Ombudsman Babel telah melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 sejak bulan Juli sampai Agustus 2024.
Penilaian tersebut tidak hanya menekankan pada aspek normatif, akan tetapi lebih memperhatikan pada aspek substantif sebagai fokus utama hasil internalisasi penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan UU 25 Tahun 2009.
BACA JUGA:Bangsow Kawa, Adet-Erlan Daftar ke KPU Bangka Tengah
“Ombudsman Babel masih menemukan beberapa aspek substantif pada penilaian kepatuhan tahun ini.
Kami tidak hanya mengukur ada atau tidak adanya suatu dokumen, standar pelayanan, dan sarana prasarana.
Langkah-langkah ini tentu sebagai stimulus bagi penyelenggara pelayanan publik agar memperhatikan aspek-aspek pelayanan publik dapat diimplementasi secara baik dan benar," ujar Kepala Perwakilan Ombdusman Babel, Yozar kepada awak media di ruang kerja, Rabu (28/08/2024).
BACA JUGA:Catat! Ini Manfaat Makan Buah Untuk Penderita Diabetes
Ombudsman Babel melakukan penilaian kepatuhan pelayanan publik ke seluruh Pemerintah Daerah dengan lokus penilaian meliputi Dinas PTSP, Dinas Capil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan, serta Puskesmas atau Rumah Sakit Provinsi.
Sedangkan Kementerian/lembaga vertikal pada tingkat pemerintah daerah lokus penilaian pada Kantor Pertanahan dan Polres terdiri dari satker Sat Lantas, Sat Intelkam, SPKT, dan Siwas.
BACA JUGA:Luncurkan Program GESIT, Cara PT Timah Ajak Karyawan Hidup Sehat Agar Bisa Tingkatkan Produktivitas
"Berdasarkan hasil pantauan langsung Tim Penilai beberapa persoalan yang masih kami soroti mengenai pengelolaan pengaduan.
Hal ini masih kurang optimal pembinaan pengelolaan pengaduan yang dilakukan pemerintah daerah maupun atasan langsung.
Tentu ini dapat dikaitkan dengan tata cara dan mekanisme pengelola pengaduan yang masih kurang sesuai dengan Perpres 76 Tahun 2013.
Meskipun demikian kami turut mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah memberikan perhatian lebih pembinaan pengelolaan pengaduan," kata Yozar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: