Distribusi BBM Bersubsidi di Bateng Bermasalah, Pemkab Gelar Dialog dengan BPH Migas

BABELPOS.ID, KOBA - Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsisdi kerap menjadi persoalan, termasuk di Kabupaten Bangka Tengah (Bateng).

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Anggota DPR-RI Bambang Patijaya menggelar dialog pendistribusian BBM Bersubsidi bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Ruang Rapat VIP Kantor Bupati Bangka Tengah, Rabu (29/11/2023).

Diketahui, saat ini ada 952 nelayan di Bateng yang masuk data rekom BBM dengan kuota BBM solar 391.030 liter per bulan dan pertalite 202.730 liter per bulan.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengatakan ada beberapa permasalahan BBM di daerahnya seperti subsidi pertalite yang belum tepat sasaran, kuota BBM bersubsidi kurang, kecurangan oknum tertentu, dan kenaikan harga BBM.

"Dari dialog penyaluran BBM Bersubsisi di Bangka Tengah, kita mendengar ada beberapa persoalan, seperti kurangnya BBM bagi pengguna sebenarnya, yang seharusnya diterima pihak pertanian, perikanan ataupun nelayan," ujarnya kepada awak media.

"Solusi untuk menangani kasus ini ada mekanismenya, seperti aplikasi yang kita buat bersama terkait pengguna rekom BBM bersubsidi," sambungnya.

BACA JUGA:Bantu Masyarakat, Mahasiswa Teknik Mesin UBB Hasilkan 7 Alat Ini

Dikatakan Algafry, melalui dialog ini, pihaknya ingin pemanfaatan BBM Bersubsidi bisa dimudahkan.

"Saat ini BBM Solar lebih dominan dibutuhkan, karena banyak digunakan oleh teman-teman dari pertanian, perikanan (nelayan), dan UMKM," tuturnya.

Kata Dia, saat ini salah satu dealer Pertamina di Namang, yang awalnya menyalurkan BBM Bersubsidi sudah dihentikan, karena ada beberapa permasalahan.

BACA JUGA:Bak Atlet Voli, Kadis PUPR Babel Rayakan Hari Bakti PU ke-78

"Tapi, kita sarankan agar kembali bisa disalurkan, dengan catatan syarat yang ada bisa kita penuhi," ujarnya.

Ia juga menuturkan bahwa kuota BBM Bersubsidi ini selalu kurang.

"Kita tahu sendiri kondisi di lapangan seperti apa, tadi juga saya sampaikan bahwa ada rekomendasi dari Dinas Perikanan tidak digubris SPBU dan ini menjadi catatan, jangan sampai pengerit dapat, yang jelas-jelas ada rekom tidak digubris," ujarnya.

Sumber: