Babel Usulkan PB MABMI Berikan Tanda Kehormatan Bagi Presiden Jokowi dan PM Anwar Ibrahim

Pengurus PW MABMI Babel dan MABMI Bangka.-Yudi-
BABELPOS.ID, PEKAN BARU - Ketua Pengurus Wilayah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PW MABMI) Kepulauan Babel Dato’ Marwan Al-Ja’fari, DPMP, Alhaj mengatakan pada Mubes XI 2023 di Pekan Baru Provinsi Riau, 28-30 Juli 2023, pihaknya mengusulkan beberapa hal.
"PW MABMI Babel menyampaikan beberapa usulan kepengurus MABMI pusat, yakni mengajukan penganugerahan gelar tanda kehormatan kepada kedua pemimpin pemerintahan yaitu Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim," ungkapnya.
"Presiden Jokowi menurut catatan kami hingga saat ini belum mendapatkan gelar tanda kehormatan dari Malaysia, perlu dianugerahkan gelar," jelasnya.
BACA JUGA:Kembali Dipimpin Dato' Sri H Syamsul, MABMI Babel Berharap Majukan Budaya Melayu
Demikian pula PM Anwar Ibrahim, yang juga belum mendapatkan tanda kehormatan dari Pemerintah Republik Indonesia, perlu pula dianugerahkan tanda kehormatan dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Menurutnya sejarah penting telah ditorehkan pemimpin pemerintahan dari dua negara serumpun, Malaysia dan Indonesia.
Bertepatan dengan Hari Laut Sedunia pada 8 Juni 2023 lalu, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menandatangi kesepakatan perjanjian batas maritim laut teritorial.
"Perjanjian itu memang bukanlah yang pertama kali mengikat Indonesia dan Malaysia dalam hal batas maritim. Pada tahun 1970 silam, atau 54 tahun lalu, sudah pernah ada perjanjian batas maritim antara kedua negara. Hanya saja, muatannya tidak separipuna perjanjian yang terbaru ini," jelasnya.
BACA JUGA:MABMI Babel Puji Upaya Pemkab Bangka Melestarikan Budaya Melayu
Berbagai peristiwa yang memanaskan hubungan Indonesia-Malaysia, terjadi pada masa berlakunya perjanjian itu.
Insiden penangkapan nelayan di Selat Malaka, Tanjung Berakit, dan Laut China Selatan terjadi silih berganti. Yang paling menyedot perhatian tentu saja sengketa yang terkait Blok Ambalat, yang meledak pada 2005 dan 2009.
Berbagai upaya ditempuh untuk tercapainya kesepakatan batas maritim yang lebih komprehensif, pasca sengketa Ambalat. Berkali-kali perundingan tak kunjung bersepakat. Barulah, setelah 18 tahun berjalan, atau pada tahun ini, tercapailah kesepakatan batas maritim yang baru.
BACA JUGA:Dapat Anugerah dari Sultan Palembang Darussalam, Bupati Mulkan Resmi Bergelar Ini
Tercapainya kesepakatan tersebut tentu harus mendapatkan apresiasi dari kedua negara di berbagai tatarannya, termasuk dari Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) sebagai bagian dari elemen masyarakat di Indonesia yang memiliki jalur ketersambungan budaya dengan negeri jiran, Malaysia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: