Jaksa Jaga Desa, Kejati Babel Buka Layanan Hukum Bagi Kades di Bangka

BABELPOS.ID, SUNGAILIAT - Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) membuka layanan penerangan dan penyuluhan hukum kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Bangka. Layanan ini merupakan bagian program Jaksa Jaga Desa 2023.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Babel Basuki Raharjo, mengatakan penerangan dan penyuluhan hukum merupakan implementasi dari perintah Kejaksaan Agung, dalam upaya mendampingi dan pembinaan hukum dalam pengelolaan dana desa.

"Dengan layanan yang kami berikan, diharapkan para kepala desa mendapat informasi tentang pengelolaan dana desa yang benar dan sesuai aturan hukum yang berlaku," ujarnya.

BACA JUGA:9 Desa di Bangka Ini Gelar Pilkades Serentak

Dalam memaksimalkan dalam pelayanan, kata dia, pihaknya memberikan ruang kepada seluruh kepala desa untuk bertanya mengenai pengelolaan dana desa, seperti apa sistem pelaporan yang baik dalam pengelolaan yang berkaitan dengan keuangan negara.

Basuki mengatakan pihaknya memberikan penerangan dan penyuluhan hukum ini agar dana desa dapat dimanfaatkan secara maksimal, efektif, dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran tersebut.

BACA JUGA:Ini Desa dan Kelurahan Terbaik di Kabupaten Bangka Tahun 2023

Sementara Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Akhmad Muksin memberi apresiasi kepada Kejati Babel yang membuka layanan penerangan dan penyuluhan hukum kepada kepala desa di daerah itu, agar dalam pengelolaan dana mereka membangun desa perlu ketelitian dan kehati-hatian.

"Saya memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Kejati Babel yang berkesempatan pelayanan penerangan dan penyuluhan hukum sehingga pemerintah desa benar-benar dapat mengelola dana desa sesuai ketentuan hukum," katanya.

BACA JUGA:Pemprov Siapkan Bantuan untuk Desa yang Produktif

Menurut dia, berbagai tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan serta pembangunan di desa dari berbagai bidang yang tentunya menjadi harapan masyarakat untuk bisa dilaksanakan dengan baik.

"Di samping tuntutan itu, ada aturan yang mesti dipatuhi, kalau mau selamat di masa kepemimpinannya, selama periode enam tahun seorang kepala desa harus melaksanakan tugasnya dengan baik serta mematuhi aturan hukum yang berlaku," ujar dia.(*)

BACA JUGA:Perangkat Desa Se Bangka Bimtek Aplikasi Siskeudes Terbaru Versi 2.05

Sumber: