Kemendag Perkuat Ekosistem Perdagangan Berjangka Komoditi Lewat Literasi PBK 2023

BABELPOS.ID, JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan terus memperkuat ekosistem Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat agar dapat memberikan manfaat lebih luas serta memperkuat citra industri. Industri PBK masih memiliki banyak tantangan akibat tindakan beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan industri PBK sebagai kedok kejahatan investasi ilegal.

Penegasan ini ditegaskan Mendag Zulkifli Hasan dalam Pembukaan Program Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi bertema ”Perlindungan Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi” pada hari ini, Selasa, (7/3) di Jakarta. Acara ini diselenggarakan Bappebti Kemendag bersinergi dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo).

“Bappebti akan terus mengikuti perkembangan dengan melakukan penyesuaian berbagai aturan untuk memperbaiki PBK di Indonesia agar wajar, adil, dan aman bagi masyarakat. Bappebti juga meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan program-program dari para pemangku kepentingan di industri PBK,” tegas Mendag Zulkifli Hasan.

BACA JUGA:Kemendag Dukung Penguatan Peran Bappebti Songsong Tantangan Perdagangan 2023

Mendag Zulkifli Hasan menerangkan, transaksi perdagangan berjangka komoditi yang relatif stabil karena tren commodity boom yang terjadi secara global dan menguntungkan Indonesia. Sehingga komoditi unggulan Indonesia mengalami peningkatan harga yang signifikan.

“Dua tahun terakhir masa pandemi, transaksi PBK yang terjadi relatif stabil dan menggembirakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa PBK memiliki potensi sebagai suatu mekanisme lindung nilai atau hedging. Manajemen risiko sudah berjalan dan dapat diberlakukan juga pada komoditi unggulan lainnya di Indonesia,” ujarnya.

Program Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi bertujuan meningkatkan literasi PBK dengan memberikan pemahaman yang benar dan tepat di tengah masyarakat sehingga pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Berinvestasi dalam PBK risiko yang tinggi. Untuk itu, sesuai dengan instrumen investasi lainnya, mekanisme PBK tersebut perlu dibarengi dengan pemahaman yang sangat baik karena nilai modal yang diperlukan tidak sedikit. Bulan Literasi Aset Kripto Tahun 2023 ini tentunya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap PBK,” jelasnya.

BACA JUGA:Tingkatkan Pengawasan Perdagangan Aset Kripto, Bappebti Gandeng Aspakrindo

Selain meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, lanjut Mendag Zulkifli Hasan, pada 2023, Bappebti merencanakan pembentukan harga acuan komoditi (price reference) sesuai dengan mandat UU 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil terbesar beberapa jenis komoditi unggulan seperti CPO, timah, dan karet yang dapat dijadikan harga acuan.

Menurut Mendag Zulkifli Hasan, untuk mewujudkan ini maka komoditi ini harus ditransaksikan di Bursa Berjangka sehingga akan menghasilkan tata kelola perdagangan yang adil dan transparan. Negara akan diuntungkan dengan harga pasar yang wajar dan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak mulai dari petani, pedagang, pengusaha, bahkan negara dari sisi penerimaan pajak.

“Dalam mewujudkan bursa komoditi yang mampu menghasilkan harga acuan tidaklah mudah, namun kami yakin dapat mewujudkannya di tahun 2023 ini dengan sinergitas dari berbagai pihak dan pelaku usaha. Bappebti harus mampu mewujudkan Indonesia untuk segera membentuk harga acuan dari produk unggulan Indonesia seperti timah dan CPO. Hal ini tentu menjadi tujuan mulia dari niat awal dilakukannya PBK di Indonesia,” imbuhnya.

BACA JUGA:Bappebti Selenggarakan Ujian Profesi CWPB

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menambahkan, melalui Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi, masyarakat juga diharapkan dapat semakin berhati-hati dan selalu memastikan perusahaan pialang berjangka yang terdaftar di Bappebti untuk mengindari tindakan penipuan yang dapat merugikan pengguna.

Sumber: