Kejagung Takkan Revisi Tuntutan ke Bharada E

"Bila Jaksa Agung peka dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat, Jaksa Agung bisa revisi tuntutan terhadap Bharada E," ujar Edwin dalam keterangannya, Kamis 19 Januari 2023.

Menurut Edwin, Jaksa Penuntut umum harus lebih mengedepankan rasa keadilan di masyarakat yang bukan hanya berbicara suatu kewenangan dari Jaksa itu sendiri, sehingga tidak melukai rasa keadilan dimasyarakat.

"Bagaimana rasa keadilan di masyarakat itu juga harus menjadi pertimbangan, bukan soal kewenangan atau penerapan pasal-pasal tapi rasa keadilan masyarakat harus jadi pertimbangan," ujarnya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyinggung status justice collaborator (JC) milik Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E. 

Kejagung ungkap JC tidak diatur di kasus pembunuhan berencana yang meninbulkan tanda tanya apakah perjuangan Bharada E sia-sia?

Menurut Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung mengatakan status justice collaborator tidak diatur dalam Pasal 28 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Ketut mengatakan dalam aturan itu yang berhak mendapatkan perlindungan saksi dan korban hanya untuk kasus tertentu seperti korupsi, terorisme, hingga tindak pidana pencucian uang.

"Bahwa kasus pembunuhan berencana bukanlah termasuk yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang pada pokoknya tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu dan juga sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 antara lain tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir," kata Ketut saat konferensi pers di Kejagung, Kamis, 19 Januari 2023.

Ketut menjelaskan, hukuman Bharada E lebih ringan dibanding Sambo lantaran rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Richard Eliezer agar mendapatkan Justice Collaborator juga telah diakomodir dalam surat tuntutan JPU. 

"Rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mendapatkan JC telah diakomodir dalam surat tuntutan, sehingga terdakwa mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan dari terdakwa Ferdy Sambo, sebagai pelaku intelektual dader," jelas Ketut.

Soal upaya Richard menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus ini, Ketut menekankan kasus pembunuhan Brigadir Yosua terungkap karena keluarga korban yang pertama kali menyuarakan fakta hukum.

Sumber: