Menpolhukam Banyak Terima Aduan Tambang Timah, WPR Dengan IPR

*Asmarni: Kementerian ESDM Harus Permudah Perizinan
*Ridwan: Ini Dukungan Semangat

ROMBONGAN Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel), Kamis (27/10) kemarin.

Rapat tersebut membahas tentang tindak lanjut penanganan pertambangan timah dan ponton isap produksi (PIP). Hadir mengikuti pertemuan staf ahli Menteri Mahfud MD ini, Penjabat Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin beserta jajarannya, dan Kajati Babel Daroe Tri Sadono.

BACA JUGA: Ini Jadwal Pendaftaran PPPK 2022 dari BKN, Suharmen: Jadwal Bersifat Sementara

Sayangnya, rapat berlangsung tertutup bagi wartawan. Padahal diakui Staf Ahli Kemenko Polhukam bidang SDA dan Lingkungan Hidup, Asmarni, banyak laporan pengaduan yang diterima kementerian ini dibahas dalam rapat tersebut. Meski tak dirincikan apa saja laporan pengaduan terkait tambang timah tersebut.

Pihaknya, kata Asmani, hanya mengharapkan Pj Gubernur yang juga merupakan Dirjen Minerba di Kementerian ESDM ini dapat melakukan penataan pertambangan timah di Babel lebih baik lagi. 

"Kita berharap penataan pertambangan akan lebih baik lagi, termasuk dampak permasalahan sosialnya," ujarnya seusai rapat

BACA JUGA: Muda Banyak Gaya, Tua Dak Inga

Pihaknya juga meyakini akan ada tindak lanjut dari hasil rapat tersebut. Permasalahan tambang rakyat, solusinya sudah dicari oleh Pj Gubernur Babel. Salah satunya wilayah tambang rakyat dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). 

"Dengan ada tambang rakyat, masyarakat bisa mengurus IPR-nya. Jadi dengan ada kepengurusan itu, masyarakat terakomodir, yang tadinya ilegal menjadi legal," tambahnya.

Lebih lanjut, Kemenko Polhukam juga mendorong Kemen ESDM untuk mempermudah legalitas penambangan yang dilakukan oleh masyarakat. Tentuny dengan memenuhi syarat tertentu, serta pembinaan dari pemda.

BACA JUGA: Puluhan Petahana Kades di Babar Tumbang, Ini Para Kades Terpilih

"Penanganan Pemda sudah berusaha dengan baik, tapi namanya masyarakat kita mungkin ingin lebih cepat mendapatkan sesuatu. Tapi dengan adanya Pj Gubernur sebagai Dirjen Minerba, jadi penataan ke depan lebih fokus lagi," katanya.

Sementara Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin mengaku pertemuan ini suatu dukungan bagi pihaknya. "Bagi Pemprov Babel ini adalah dukungan semangat. Dan kami sangat berbesar hati beliau-beliau punya perhatian. Jadi yang disampaikan diskusi kita dalam intinya menyikapi laporan masyarakat yang sampai ke sana (Kemenko Polhukam)," ujar Ridwan.

Sumber: