PETANI MENANAM, PERUSAHAAN MENIKMATI, SIAPA YANG MELINDUNGI?

​Jangan sampai perubahan Perda hanya menambah ketentuan administratif, tetapi tidak memberikan perlindungan yang dirasakan petani.

​DPRD harus memastikan bahwa setiap perubahan regulasi memiliki tujuan yang jelas, dasar hukum yang kuat, dan mekanisme pengawasan yang dapat dilaksanakan.

​Pemerintah Jangan Menjadi Penonton

​Dalam perspektif administrasi pemerintahan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, termasuk pembinaan dan pengawasan kegiatan perkebunan.

​Gubernur harus menjadi koordinator kebijakan lintas kabupaten. Bupati harus memastikan persoalan harga dan tata niaga di wilayah masing-masing mendapat perhatian serius.

​DPRD harus menggunakan fungsi pengawasan dan anggaran untuk memastikan kepentingan petani terlindungi.

​Saya menawarkan tujuh langkah konkret.

​Pertama, audit disparitas harga seluruh kabupaten. Pemerintah provinsi harus membandingkan harga di Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, dan Belitung Timur berdasarkan data pada tanggal, kategori petani, umur tanaman, dan mutu yang sebanding.

​Kedua, transparansi transaksi TBS. Perusahaan dan pelaku perdagangan harus menjelaskan harga, standar kualitas, hasil penimbangan, potongan, dan pembayaran.

​Ketiga, perlindungan petani swadaya. Pemerintah harus memperkuat koperasi dan kemitraan pemasaran agar petani mempunyai pilihan pembeli dan posisi tawar lebih baik.

​Keempat, peningkatan kualitas perkebunan. Program bibit unggul, peremajaan sawit rakyat, pendampingan pemupukan, dan pendidikan petani harus menjadi prioritas.

​Kelima, pengawasan perusahaan dan infrastruktur. Pemerintah harus mengevaluasi kewajiban kemitraan, lingkungan, CSR, perizinan, serta kepatuhan angkutan terhadap kapasitas jalan dan jembatan.

​Keenam, optimalisasi DBH sawit. Penggunaan dana harus diarahkan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi daerah serta masyarakat yang terdampak kegiatan perkebunan.

​Ketujuh, membangun dashboard harga sawit Babel. Masyarakat harus dapat mengakses informasi harga berdasarkan kabupaten, kecamatan, pabrik, umur tanaman, dan kategori petani.

BACA JUGA:Tambang Timah Ilegal Dihentikan, Siapa Bertanggung Jawab Memulihkan Sungai Kampung Pasir?

Sumber: