PETANI MENANAM, PERUSAHAAN MENIKMATI, SIAPA YANG MELINDUNGI?

​Persoalan berikutnya adalah tanggung jawab perusahaan.

​Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, mengatur kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

​Ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

​Artinya, tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan sekadar kemurahan hati perusahaan, melainkan kewajiban hukum bagi perseroan yang termasuk dalam cakupan ketentuan tersebut.

​Karena itu, perusahaan perkebunan perlu menunjukkan kontribusi nyata melalui pemberdayaan petani, pendidikan, kesehatan, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

​CSR tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial atau bantuan sesaat.

​Namun, harus ditegaskan pula bahwa biaya CSR tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan pemotongan harga TBS secara sepihak tanpa dasar perjanjian dan ketentuan yang sah.

​Kewajiban sosial perusahaan dan hak petani atas pembayaran hasil panen merupakan dua hal berbeda yang harus sama-sama dihormati.

BACA JUGA:Pendidikan Politik Pemula di Bangka: Menjaga Demokrasi dari Akar Rumput

BACA JUGA:Negara Diuji di Meja Pelayanan

​Jalan dan Jembatan Negara Bukan Fasilitas Tanpa Tanggung Jawab

​Ada persoalan lain yang sering luput dari perhatian, yaitu penggunaan infrastruktur publik oleh perusahaan perkebunan.

​Dalam kegiatan operasional, perusahaan menggunakan jalan dan jembatan untuk mengangkut TBS, CPO, pupuk, bahan bakar, dan berbagai kebutuhan produksi lainnya.

​Penggunaan jalan umum tentu diperbolehkan sepanjang sesuai dengan ketentuan. Namun, perusahaan tidak boleh mengabaikan daya dukung infrastruktur dan keselamatan masyarakat.

​Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui ketentuan Cipta Kerja, mengatur kelas jalan dan persyaratan angkutan barang. Pasal 19 mengatur pengelompokan jalan berdasarkan fungsi dan daya dukung, sedangkan Pasal 161 mengharuskan angkutan barang umum memenuhi ketentuan kelas jalan yang dilalui.

Sumber: