PETANI MENANAM, PERUSAHAAN MENIKMATI, SIAPA YANG MELINDUNGI?

PETANI MENANAM, PERUSAHAAN MENIKMATI, SIAPA YANG MELINDUNGI?

Eddy Supriadi--Foto IST

BACA JUGA:​Merawat Hutan Pelawan, Membangun Kemandirian Pangan: Peran Strategis Kejaksaan Mewujudkan Desa Namang Lestari

​Sawit dan Masa Depan Ekonomi Bangka Belitung

​Bangka Belitung membutuhkan transformasi ekonomi. Ketergantungan terhadap timah harus dikurangi secara bertahap dengan memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan UMKM.

​Sawit memiliki peluang menjadi salah satu penyangga ekonomi masyarakat ketika sektor pertambangan mengalami tekanan.

​Namun, pembangunan perkebunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi, luas lahan, kapasitas produksi, dan keuntungan perusahaan.

​Ukuran keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari pendapatan petani, kualitas kehidupan keluarga, pendidikan anak, kesempatan kerja, dan keberlanjutan lingkungan.

​Dalam perspektif keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat yang proporsional kepada masyarakat yang menjadi bagian dari proses produksi.

​Petani tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi harus menjadi pelaku ekonomi yang memiliki hak, perlindungan, dan posisi tawar.

​Keadilan Ekonomi adalah Amanat Konstitusi

​Persoalan harga sawit di Bangka Belitung bukan hanya persoalan ekonomi. Ini juga menyangkut pelaksanaan amanat konstitusi, kepastian hukum, tanggung jawab pemerintah, dan kewajiban perusahaan.

​Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 memberikan arah yang jelas bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan kesejahteraan rakyat, kepastian hukum, dan prinsip keadilan.

​Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Pertanian, serta peraturan mengenai DBH sawit telah memberikan instrumen hukum untuk memperbaiki tata kelola tersebut.

​Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar menambah peraturan, melainkan keberanian menjalankan aturan dan mengawasi pelaksanaannya.

​Kita tidak sedang menuntut agar semua kabupaten memiliki harga yang sama tanpa mempertimbangkan kualitas, umur tanaman, dan biaya distribusi.

​Yang kita tuntut adalah setiap perbedaan harga memiliki dasar yang rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: