PETANI MENANAM, PERUSAHAAN MENIKMATI, SIAPA YANG MELINDUNGI?
Eddy Supriadi--Foto IST
Landasan hukum berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Undang-undang ini menempatkan perkebunan sebagai bagian penting pembangunan ekonomi nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.
UU Perkebunan juga mengatur mengenai pemberdayaan, kemitraan, pengolahan, pemasaran, pembinaan, dan pengawasan.
Dengan demikian, pemerintah tidak boleh hanya mendorong pertumbuhan perusahaan dan investasi, tetapi juga wajib memperhatikan pengembangan perkebunan rakyat.
Perusahaan harus membangun kemitraan yang sehat dan memberikan ruang bagi petani untuk meningkatkan produktivitas serta mendapatkan akses pasar.
Pemerintah daerah juga harus memastikan pelaksanaan ketentuan perkebunan berjalan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
Permentan Nomor 13 Tahun 2024: Harga TBS Harus Memiliki Dasar yang Jelas
Salah satu regulasi yang sangat penting adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra.
Peraturan ini mengatur perjanjian kerja sama pembelian TBS, penetapan harga, tata cara pembelian, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan.
Mekanisme penetapan harga TBS pekebun mitra mempertimbangkan komponen seperti harga CPO, harga inti sawit atau kernel, rendemen, dan Indeks K sesuai ketentuan.
Regulasi tersebut menjadi instrumen penting untuk melindungi pekebun mitra agar memperoleh harga yang saling menguntungkan dan menghindari persaingan usaha tidak sehat.
Namun, ada satu hal yang harus dipahami secara tepat: Permentan Nomor 13 Tahun 2024 secara khusus mengatur pembelian TBS produksi pekebun mitra. Karena itu, mekanisme harga dalam regulasi ini tidak boleh secara otomatis dianggap berlaku identik untuk semua transaksi petani swadaya yang tidak termasuk dalam skema kemitraan.
Justru di sinilah pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan mencari solusi perlindungan yang lebih luas bagi petani swadaya.
Jangan sampai perbedaan status kemitraan menjadi alasan bagi petani kecil untuk terus berada dalam posisi perdagangan yang lemah.
Perusahaan Memiliki Kewajiban Sosial dan Lingkungan
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
