PETANI MENANAM, PERUSAHAAN MENIKMATI, SIAPA YANG MELINDUNGI?

​Karena itu, kendaraan operasional perusahaan harus mematuhi batas muatan dan ketentuan keselamatan.

​Pemerintah daerah perlu melakukan pemeriksaan terhadap jalur angkutan sawit, kapasitas jalan dan jembatan, serta dampak kerusakan infrastruktur akibat aktivitas kendaraan berat.

​Jangan sampai masyarakat harus menanggung biaya sosial dan kerusakan fasilitas publik, sementara kegiatan industri menikmati manfaat ekonomi tanpa pengawasan yang memadai.

​Dana Bagi Hasil Sawit Harus Kembali Memberikan Manfaat kepada Masyarakat

​Persoalan perkebunan juga berkaitan dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit.

​Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi dasar pengaturan DBH sawit, yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023.

​DBH sawit bersumber dari penerimaan negara berupa bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit, CPO, serta produk turunannya.

​Dana tersebut dirancang antara lain untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan menangani eksternalitas negatif kegiatan ekonomi perkebunan sawit.

​Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan penggunaan DBH sawit sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, khususnya infrastruktur, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan sektor perkebunan.

​Jangan sampai daerah menjadi lokasi kegiatan ekonomi perkebunan, tetapi persoalan jalan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat justru tidak tertangani.

​Perda Babel Harus Menjadi Instrumen Perlindungan Petani

​Bangka Belitung sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

​Perda ini menjadi landasan daerah dalam menata kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, menjaga lingkungan, serta mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

​Pembahasan perubahan regulasi perkebunan oleh DPRD Babel pada 2026 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan aturan tersebut.

​Perubahan regulasi harus menjawab persoalan yang nyata, antara lain disparitas harga TBS, potongan atau rafaksi, perlindungan petani swadaya, kemitraan, peremajaan sawit rakyat, pengawasan pabrik, dan tanggung jawab perusahaan.

Sumber: