Selain itu, Peraturan Gubernur sebagai aturan turunan harus mengatur standar peralatan kerja, daya dukung lingkungan, hingga kedalaman galian untuk menjamin keselamatan penambang.
BACA JUGA:Cordela Hotel Launching Program 'Dak Nyangka Ok Lah Sampai di Pangkalpinang'
Sementara itu, Wakil Pimpinan I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD telah merancang WPR dan IPR untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal.
Menurutnya, kebijakan tersebut disusun bersama pemerintah provinsi dengan persetujuan Kementerian ESDM, sehingga wilayah pertambangan rakyat dapat dimanfaatkan warga desa di sekitar kawasan WPR serta koperasi masyarakat, bukan untuk kepentingan korporasi besar.
"Ketika masyarakat melakukan aktivitas yang legal, pasti bisa meningkatkan ekonomi keluarganya dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung," kata Eddy.
Ia menjelaskan peta wilayah telah diumumkan, terutama untuk kawasan di Kabupaten Belitung Timur.
Sementara itu, pemerintah masih memfinalisasi Peraturan Gubernur sebagai landasan teknis pelaksanaan IPR.
BACA JUGA:Ini Dia Motor Penantang Ducati Monster dari Moto Morini
Untuk Pulau Bangka, kawasan WPR berada di Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Data wilayah tersebut masih disusun sebelum disebarluaskan kepada masyarakat.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Reskiansyah, menjelaskan blok WPR tersebar di tiga kabupaten, yakni Belitung Timur, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan.
Progres tercepat berada di Kabupaten Belitung Timur, meliputi Kecamatan Manggar, Lenggang, dan Gantung dengan luas sekitar 2.150 hektare.
"Di aplikasi OSS sudah ada 24 koperasi dan perseorangan yang dinyatakan clear untuk diterbitkan IPR-nya di Belitung Timur.
Semoga semua clear pada akhir Desember 2026 sehingga mereka bisa bekerja secara legal dan tidak lagi dikejar aparat hukum," ujar Reskiansyah.
BACA JUGA:Kompleks PT Timah di Mentok Jadi Favorit Warga, Asri dan Nyaman untuk Olahraga hingga Rekreasi
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah, menjadi salah satu wilayah yang menaruh harapan besar terhadap kebijakan pertambangan rakyat.
Wilayah WPR di desa tersebut memiliki luas sekitar 79 hektare yang tersebar di 27 titik kawasan Perlang Timur.