Namun, ia menilai ada dua hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi, yakni perlindungan hukum bagi penambang dan mekanisme reklamasi yang realistis serta memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, kerusakan lahan akibat pertambangan memang tidak dapat dihindari sepenuhnya.
Namun, upaya pemulihan seharusnya dapat diarahkan agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.
BACA JUGA:Jaga Keandalan Pembangkit Jelang Nataru, GM PLN UIK Dwipantara Tinjau Kesiapan Kelistrikan di Bangka
"Lokasi dan lingkungan sudah pasti berubah akibat tambang.
Namun jika ada jalur ekonomis untuk penghijauan kembali, mengapa tidak ditempuh demi masyarakat desa?" ucapnya.
Roni mengusulkan agar dana jaminan reklamasi yang dipotong dari hasil penjualan timah dikelola secara transparan dan diarahkan untuk penanaman komoditas produktif, seperti kelapa sawit.
Menurutnya, lahan pasir bekas tambang di Desa Perlang masih memungkinkan ditanami kelapa sawit dengan metode penanaman yang tepat.
Terlebih, di desa tersebut telah berdiri pabrik pengolahan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Ia juga membandingkan kondisi penambang timah di Bangka Belitung dengan pengelolaan sumur minyak rakyat di Sumatera Selatan yang dapat menjalin kemitraan resmi dengan Pertamina.
BACA JUGA:Harga Lengkap Wuling Darion Terbaru, Jarak Tempuh Makin Jauh dengan Interior Baru
"Bangka Belitung punya timah, masyarakatnya punya alat tradisional dan tenaga, tetapi selama ini justru kucing-kucingan dengan petugas.
Padahal dengan harga timah di atas Rp 300 ribu per kilogram, dapat 2 kilogram saja sudah cukup menghidupi keluarga beberapa hari," tegasnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah desa berencana memfasilitasi warga yang ingin mengajukan IPR dengan melampirkan KTP setempat.
Apabila izin sudah diterbitkan, pemerintah desa juga akan mengarahkan masyarakat untuk mengakses permodalan awal melalui BUMDes, Koperasi Merah Putih, maupun lembaga perbankan.
Jangan Sampai Rakyat Hanya Menerima Beban dari Selembar Izin