IPR Timah Babel Terbit, Penambang Rakyat Jangan Dibiarkan Berjuang Sendiri

Sabtu 21-11-2026,11:53 WIB
Reporter : Agus Putra
Editor : Govin

"Saya jadi penambang sudah sekitar lima tahun. Meski hasilnya tidak menentu dan belum terlihat apakah menjanjikan atau tidak, saya juga mengajukan IPR.

Saat ini saya menambang di TI sebu atau TI user-user, yang dalam satu set dikerjakan dua sampai tiga orang," terang Rendi.

Menurutnya, hasil penambangan selama ini dijual kepada tengkulak.

Uang yang diperoleh kemudian dibagi bersama rekan kerja setelah dikurangi biaya bahan bakar dan kebutuhan makan minum.

" Sekarang hasilnya tidak menentu, terkadang sehari hanya dapat 1 kilogram, paling banyak 10 kilogram.

Bahkan harga timah sekarang juga tidak menentu, setiap minggu selalu turun," ujarnya.

Kisah Gunawan dan Rendi memperlihatkan bahwa persoalan penambang rakyat tidak berhenti pada legalitas.

IPR memang dapat mengubah status aktivitas penambangan dari ilegal menjadi legal.

Namun, izin tersebut tidak otomatis menjamin ketersediaan cadangan timah, kestabilan harga, akses permodalan, maupun kepastian pembeli.

Tanpa penyelesaian persoalan tersebut, masyarakat berpotensi hanya berpindah dari kondisi penambang ilegal yang ketakutan menjadi penambang legal yang masih kebingungan menghadapi persoalan ekonomi.

BACA JUGA:PT Timah Cetak Laba Rp 4,12 Triliun, Handy Geniardi Kawal Perang Melawan Tambang Ilegal

98 Blok IPR Disiapkan, Pengawasan Jadi Sorotan

Kekhawatiran mengenai pelaksanaan IPR juga disampaikan seorang pengamat pertambangan di Bangka Belitung.

Ia menyoroti pengumuman Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 12 November 2026 mengenai 98 blok IPR di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan total luas mencapai 392 hektare.

Hasil penambangan dari blok tersebut diarahkan kepada lima badan usaha pengolahan dan pemurnian bijih timah melalui SK Gubernur, yakni PT Timah Tbk, PT Mitra Stania Prima (MSP), PT Bangka Prima Tin, PT Premium Tin Indonesia, dan PT ATD Makmur Mandiri.

Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki sisi positif karena pemerintah sudah menyiapkan perusahaan yang dapat menampung hasil produksi masyarakat.

Kategori :