IPR Timah Babel Terbit, Penambang Rakyat Jangan Dibiarkan Berjuang Sendiri

IPR Timah Babel Terbit, Penambang Rakyat Jangan Dibiarkan Berjuang Sendiri

Aktifitas tambang di Desa Payung, Kabupaten Bangka Selatan. Kawasan ini masuk wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang akan diterbitkan izin pertambangan rakyat (IPR) oleh Pemprov Bangka Belitung.--

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG -- Terbitnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) disambut sebagai angin segar bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidup dari aktivitas penambangan timah.

Legalitas tersebut diharapkan menjadi jalan keluar dari konflik berkepanjangan antara penambang rakyat dan aparat penegak hukum.

Namun, di balik euforia penerbitan izin tersebut, muncul sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dijawab pemerintah.

Sebab, legalitas saja tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan penambang apabila tidak dibarengi kepastian cadangan timah, akses permodalan, perlindungan hukum, serta pengawasan lingkungan.

Pertanyaan besarnya, setelah IPR diterbitkan, siapa yang akan memastikan rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari kekayaan timah di tanahnya sendiri?

Sedikitnya ada empat persoalan utama yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Mulai dari tanggung jawab lingkungan, keterbatasan modal, ketidakpastian kandungan timah di blok IPR, hingga perlindungan hukum bagi masyarakat kecil yang selama ini tidak memiliki pemahaman memadai terhadap regulasi pertambangan.

BACA JUGA:MUSONG Hadirkan Madu Langka Hutan Liar Bangka, Defri Maulana Angkat Potensi Produk Lokal

Persoalan pertama berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan dan reklamasi pascatambang.

Selama ini, sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), hingga kelompok nelayan yang tergabung dalam Perkumpulan Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam dikenal aktif menyuarakan persoalan lingkungan.

Bahkan, mereka menggugat perpanjangan izin usaha pertambangan PT Timah Tbk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan alasan perlindungan ekosistem laut dan ruang hidup masyarakat pesisir.

Namun, ketika aktivitas pertambangan rakyat mulai memperoleh legalitas melalui skema IPR, muncul pertanyaan mengenai bagaimana tanggung jawab lingkungan akan dijalankan.

BACA JUGA:Ladaku ditolak Taiwan, BPOM: Produsen Wajib Patuhi Standar Negara Tujuan

Apakah kelompok masyarakat sipil yang selama ini lantang menyuarakan penyelamatan lingkungan juga akan mengambil peran mendampingi dan membina penambang rakyat?

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait