Pengawasan harus memastikan masyarakat bekerja sesuai titik koordinat izin.
Sebab, penyalahgunaan legalitas untuk menambang di luar wilayah yang ditetapkan dapat memperluas kerusakan lingkungan dan menghambat program reklamasi.
Dari sisi regulasi, Guru Besar Ilmu Hukum Pertambangan, Prof Dr Dwi Haryadi, SH MH, mengingatkan bahwa pelaksanaan IPR harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BACA JUGA:MUSONG Hadirkan Madu Langka Hutan Liar Bangka, Defri Maulana Angkat Potensi Produk Lokal
Tata kelola pertambangan rakyat memiliki aturan berlapis, mulai dari keputusan menteri, peraturan daerah, hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan yang menjadi rujukan pengelolaan IPR.
Baik pemohon perorangan maupun koperasi wajib memenuhi hak, kewajiban, serta persyaratan teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
"Sudah jelas ada batasan-batasan dan luasan, maksimal 5 hektare untuk perorangan dan 10 hektare untuk koperasi, termasuk jangka waktu dan kepatuhan terhadap kaidah penambangan yang baik, pengelolaan lingkungan, hingga kewajiban reklamasi," ujar Prof Dwi.
Ia menegaskan penerbitan izin tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
Fungsi tersebut harus dijalankan melalui inspektur tambang dan pejabat pengawas agar aktivitas masyarakat tetap sesuai ketentuan.
Tanpa pengawasan konkret, IPR berpotensi disalahgunakan untuk berbagai aktivitas yang bertentangan dengan hukum.
BACA JUGA:Spesifikasi Kia Carens EV yang Dijual di Indonesia Seharga 300 Jutaan
Di antaranya penambangan di luar blok izin, penyelundupan hasil tambang resmi ke jalur gelap, penggunaan bahan peledak terlarang, hingga manipulasi laporan produksi.
"Tantangan IPR ke depan adalah memastikan pembinaan dan pengawasan benar-benar berjalan, serta menjamin asal-usul dan aliran timah dari IPR melewati tata kelola yang sah agar berkontribusi bagi ekonomi daerah.
Jangan sampai kita terlalu euforia menerbitkan izin, tetapi longgar dalam pengawasan," tegasnya.
Prof Dwi juga mengingatkan pentingnya kewajiban reklamasi sebagai bagian dari tanggung jawab penambang.
Dalam Peraturan Daerah, terdapat ketentuan jaminan reklamasi sebesar 10 persen dari nilai penjualan yang disisihkan sementara dan dapat dikembalikan apabila kewajiban reklamasi telah diselesaikan.