Bagi masyarakat setempat, keberadaan IPR diharapkan dapat menggerakkan kembali perekonomian desa.
Kepala Desa Perlang, Yani Basaroni atau yang akrab disapa Roni, mengatakan sekitar 80 persen warga desanya memiliki mata pencaharian sebagai petani sawit, lada, dan sayuran.
Aktivitas menambang timah menjadi pekerjaan tambahan untuk menopang kebutuhan sehari-hari sembari menunggu masa panen.
Menurutnya, ketika aktivitas penambangan warga terkena razia, dampaknya langsung dirasakan terhadap perekonomian masyarakat.
BACA JUGA:Atap Bocor dan Dinding Seadanya, Kini Minarni Menatap Harapan Baru Berkat PT Timah
Ia menyebut warga selama ini menggunakan peralatan sederhana dan tradisional, bukan alat berat.
"Sekarang kami masih menunggu kapan IPR itu terbit, agar penambang tidak takut lagi bekerja.
Sejauh ini tambang timah masih menopang ekonomi masyarakat di desa kami," ujar Roni.
Menariknya, kawasan WPR seluas 79 hektare tersebut merupakan lahan bekas konsesi PT Kobatin.
Selain timah, wilayah tersebut juga menyimpan potensi pasir kuarsa dan mineral ikutan lainnya.
Meski merupakan kawasan bekas pertambangan perusahaan, warga dan pemerintah desa meyakini masih terdapat potensi cadangan yang dapat dimanfaatkan melalui penambangan tradisional.
Roni mengatakan pemerintah desa telah membantu memfasilitasi masyarakat yang ingin mengajukan IPR.
BACA JUGA:Target 6.900 Peserta, BSB Run 2026 Siap Digelar di Jakabaring, Tiket Hampir Sold Out!
Saat ini terdapat sekitar 5 hingga 10 pengajuan perorangan serta dua koperasi yang berasal dari unsur masyarakat, termasuk satu Koperasi Merah Putih yang telah bekerja sama dengan PT Timah.
"Pemerintah desa memfasilitasi kebutuhan para penambang karena kami tidak memiliki kapasitas mengatur regulasi.
Saat ini sudah ada 5 hingga 10 pengaju perorangan dan 2 koperasi unsur masyarakat, termasuk 1 Koperasi Merah Putih yang telah bekerja sama dengan PT Timah," terang Roni.