Ia juga yakin, begitu ekspor timah dari Babel berhenti, maka seluruh produsen di luar Tiongkok akan berteriak minta tolong kepada Presiden Jokowi. Biasanya Presiden Jokowi bersedia melonggarkannya sedikit dengan beberapa persyaratan yang menguntungkan Indonesia dan penulis berharap juga menguntungkan Babel.
Artinya, jika kebijakan stop ekspor timah Babel, maka ada waktu 10 tahun untuk Babel berbenah. Mulai dari menyiapkan kawasan industri yang mumpuni di wilayah Babel, juga dukungan untuk mempercepat hadirnya PLTT di Babel.
Ditambah lagi kebijakan fiskal yang harus mendukung Babel. Semuanya harus berjalan secara simultan dan paralel. Tenggat waktu 10 tahun itu harus dikejar dengan bantuan Pemerintah Pusat tentunya. Kalau tidak, ya resikonya Babel ketinggalan kereta.
Dengan demikian, masyarakat Babel tidak perlu khawatir dengan adanya rencana stop ekspor timah yang digagas oleh Presiden Jokowi. Kebijakan itu akan membawa berkah bagi Babel apabila dirancang sedemikian rupa sehingga Babel ikut serta di dalamnya.
Kebijakan ini akan menjadi bencana bagi Babel, apabila kenakalan mafia timah mampu mempengaruhi kebijakan Presiden Jokowi, seperti dugaan masyarakat Babel selama ini. Mereka berperan bagai musang berbulu ayam dalam percaturan ini. Jika mafia timah berhasil memanfaat peluang ini, memang Babel akan bangkrut dalam waktu dekat.
Setahun saja stop ekspor timah dengan pola mafia timah, maka ekonomi Babel langsung terjerembab. Makanya kebijakan larangan ekspor timah bisa membawa berkah bagi Babel, tetapi juga bisa membawa bencana yang mematikan. Bravo Babel.***