Panggung Popularitas

BACA JUGA:Efisiensi Anggaran, Best Policy Pemda Saat Keuangan Negara Kritis

BACA JUGA:POLEMIK DASAR HUKUM ISLAM ANTARA ZAKAT MAAL DAN ZAKAT PROFESI

Perspektif Akademis dan Manajerial

Dalam teori manajemen publik modern, khususnya konsep good governance, pejabat dituntut menjalankan prinsip efektivitas, akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan orientasi pelayanan. Media digital seharusnya menjadi instrumen penguatan tata kelola, bukan alat narsisme birokrasi.

Dari sisi manajerial, pola komunikasi pejabat yang terlalu berorientasi hiburan dapat menimbulkan beberapa persoalan serius.

Distorsi Prioritas Kerja

Pejabat lebih fokus mengelola persepsi dibanding mengelola program. Energi birokrasi habis untuk produksi konten, pencitraan visual, dan pengaturan opini publik, sementara substansi kebijakan kurang mendapat perhatian serius.

Menurunkan Kualitas Literasi Publik

Ketika ruang komunikasi pemerintahan dipenuhi humor dangkal dan konten sensasional, maka pendidikan politik masyarakat ikut mengalami penurunan. Publik akhirnya terbiasa pada budaya visual tanpa nalar kritis.

Krisis Kepercayaan Institusi

Ketidaksesuaian antara pernyataan dan realitas lapangan akan melahirkan distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Publik merasa pemerintah hanya pandai berbicara, tetapi lemah dalam implementasi.

Birokrasi Kehilangan Profesionalisme

ASN dan birokrasi akhirnya terdorong mengikuti budaya pencitraan atasan. Kinerja administratif berubah menjadi budaya formalitas visual, bukan budaya hasil kerja.

Dalam teori administrasi publik Dwight Waldo, birokrasi bukan sekadar mesin administratif, tetapi institusi etis yang harus menjaga nilai integritas, rasionalitas, dan tanggung jawab sosial. Karena itu, komunikasi publik pejabat seharusnya mendidik, menenangkan, memberi arah, dan memperkuat kapasitas masyarakat memahami kebijakan.

Perspektif Sosiologis Masyarakat sebagai Penonton Politik Digital

Sumber: