Ratusan Masyarakat dan Nelayan Gelar Aksi Damai di DPRD Sampaikan Aspirasi dan Tuntutan

Sampaikan Aspirasi dan Tuntutan, Ratusan Masyarakat dan Nelayan Gelar Aksi Damai di DPRD Babel --
BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Ratusan masyarakat dan nelayan dari berbagai kabupaten di Pulau Bangka menggelar aksi damai di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk menyampaikan aspirasi dan sejumlah tuntutan kepada pimpinan serta anggota legislatif daerah, Rabu (10/9).
Salah seorang perwakilan aksi, Aktivis Bangka Selatan Rosidi, mengatakan masyarakat berharap para wakil rakyat dapat lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi warga, terutama terkait masalah hutan tanaman industri (HTI) serta pertambangan rakyat.
BACA JUGA:Eddy pastikan anggota DPRD Babel turun langsung ke masyarakat
“Tuntutan kami sederhana, agar anggota DPRD lebih dekat dengan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Jika semua pihak bersatu, termasuk DPR RI asal Babel, tentu akan lebih mudah menyelesaikan persoalan HTI ini,” ujarnya.
Ia menilai rakyat tidak seharusnya selalu menjadi pihak yang dirugikan dalam konflik yang terjadi. Menurutnya, isu yang berkembang jangan dijadikan komoditas politik semata.
Selain itu, Rosidi juga menyoroti persoalan internal di PT Timah Tbk.
Menurut dia, perusahaan perlu lebih serius dalam memberantas praktik-praktik yang berpotensi merugikan perusahaan, bukan justru menekan masyarakat kecil.
“Ketika kami turun ke lapangan, sering kali rakyat kecil yang disalahkan. Padahal kami memiliki data terkait persoalan di lapangan.
Hukum harus ditegakkan dengan adil, bukan hanya menyasar masyarakat kecil,” katanya.
Aliansi Peduli Penambang Rakyat Bersatu Babel dalam aksi tersebut menyampaikan lima tuntutan utama, yaitu:
BACA JUGA:Marzuki Resmi Dilantik Jadi Sekda Belitung, Siap Rangkul Seluruh ASN
1. Mendesak eksekutif, legislatif, dan Dirut PT Timah Tbk untuk menaikkan harga timah agar lebih berpihak kepada rakyat.
2. Mendesak aparat penegak hukum menindak oknum yang menghalangi kegiatan pertambangan rakyat yang telah memiliki izin resmi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: