Pemkab se Babel dan Kota Pangkapinang Benahi Kebijakan
--
Berdasarkan perhitungan DKP, memang Pangkalpinang masih sangat memerlukan penambahan kuota sekitar 50 - 80 ton.
Dan diyakini jika terpenuhi maka akan tercukupi kebutuhan yang diharapkan.
Karena saat ini ketika ada penambahan dari 300 ton tersebut, artinya dikurangi lagi dari yang biasanya dapat 1 ton menjadi 800, sedangkan sisanya 200 itu diakumulasi untuk ditambahkan kepada yang penambahan baru atau sesuai permintaan.
BACA JUGA:Polda Babel Pastikan Belum Ada Temuan Beras Oplosan Beredar di Pasaran
Dijelaskan David, bahwa di undang- undang pelayaran, maka ketika ada kapal baru atau penambahan yang masuk, tetap tidak boleh ditolak.
Namun DKP Pangkalpinang juga pernah berkoordonasi dengan BPH Migas, nanti akan diberlakukan reward and punishment, sehingga kuota Bangka Belitung itu, termasuk seluruh kabupaten/kota yang ada masalah, maka akan diambil beberapa untuk dialihkan kepada daerah yang bagus.
BACA JUGA:Polda Babel Pastikan Belum Ada Temuan Beras Oplosan Beredar di Pasaran
Pangkalpinang merupakan daerah pertama di Babel yang melaksanakan ekstar, sehingga kecil potensi untuk terjadinya kecurangan.
"Saya selaku Kepala DKP atas arahan asisten II, maka kami kuatkan lagi melalui fakta integritas setiap nelayana pengurus.
Makanya kami tuangkan ke dalam fakta integritas dan ditandatangani di atas materai," ujar David
Disebutkannya bahwa salah satu bunyi dari fakta integritas tersebut adalah, apabila kami memindahtangankan, menyelewengkan BBM asas manfaat itu, maka akan bertanggujawab dihadapan hukum.
Karena itu sangat penting untuk memproteksi diri.
DKP Pangkalpinang juga sudah berkoordinasi dan dengan Polairud sebagai bidang pengawasan, termasuk melibatkan semangat ,untuk memperkecil lingkup terjadinya ha yang tidak diinginkan.
Misalnya mereka mendapatkan STB izin berlayar dan membawa BBM tersebut laku mereka keluar lalu singgah di suatu tempat seperti Jelitik dan lainya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
-
-
-
-
-
