Jika Bisa Memimpin, Mengapa Harus Menjadi Pendamping? (Catatan Kritis Koalisi Golkar–NasDem di Pilkada Bangka)

Diamnya sebagian kader bisa jadi bukan karena setuju, tapi karena kecewa. Dan ini lebih berbahaya daripada penolakan terbuka. Karena mesin partai bisa jadi hadir dalam struktur, tapi mogok di lapangan. Golkar tidak kekurangan kader, tapi bisa kehilangan semangat juang jika terus dikorbankan demi “panggung kompromi”.

Jangan Korbankan Golkar Demi Kepentingan Elit Sesaat

Pilkada Ulang bukan sekadar soal menang atau kalah. Ia adalah momen konsolidasi arah dan marwah politik partai. Jika Golkar mengalah sekarang, maka citra partai akan merosot sebagai partai besar yang tidak percaya diri.

Loyalitas kader akan pudar secara bertahap.

Basis pemilih bisa kabur, karena yang mereka dukung bukan simbol warna, tapi sikap kepemimpinan.

Golkar bukan partai baru yang bergantung pada logistik musiman. Ia adalah rumah besar kader dan konstituen yang dibangun dengan keringat panjang. Maka sangat wajar jika kader dan simpatisan mempertanyakan langkah ini.

Saatnya Golkar Menentukan Sikap Tegas

Koalisi boleh saja dilakukan. Tapi bukan dengan menyerahkan kepemimpinan kepada partai yang secara kursi, basis, dan kekuatan publik masih di bawah Golkar. Jika itu terjadi, maka ini bukan koalisi strategis, melainkan “koalisi simbolik” yang hanya menguntungkan pihak tertentu.

Jika Golkar ingin tetap disegani, maka ambil posisi bupati, bukan wakil.

Berkoalisi dengan partai yang memberi ruang adil, bukan membatasi langkah.

Dengarkan suara kader di lapangan. Jangan sampai mereka merasa dijadikan alat elektoral tanpa dihargai sebagai pejuang politik sejati.

Pilkada Ulang adalah panggung pemulihan marwah politik. Jangan sampai Golkar menjadi besar di struktur, tapi kecil di hati kader.

Kalau bisa memimpin, mengapa harus jadi pendamping?

BACA JUGA:Pilkada dan Hikmah Kurban: Antara Idealisme Rakyat dan Mahar yang Menggiurkan

BACA JUGA:Rebutan Rekom, Turun ke Warga, Tapi Tukang Pasang Baleho yang Panen Duluan, haaa...

Sumber: