Optimalkan Penerimaan Daerah dan Kinerja APBD melalui Elektronifikasi Transaksi Pemda

Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan ETPD maka Satgas P2DD menetapkan Indeks ETPD. Indeks ETPD ini digunakan untuk memetakan, memonitor dan mengukur perkembangan elektronifikasi transaksi Pemda yang meliputi aspek implementasi, realisasi, dan lingkungan strategis. Aspek implementasi mencakup kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan ETPD, sedangkan aspek realisasi mencakup kemampuan pemerintah daerah dalam mengoperasikan layanan ETPD. Aspek lingkungan strategis mencakup kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi ETPD.

Data semester II tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung—baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota—telah mencapai kategori digital dalam Indeks ETPD. Capaian ini mencerminkan komitmen tinggi Pemda terhadap transparansi dan tata kelola keuangan yang lebih baik.

Kinerja APBD juga terbukti berkorelasi positif dengan indeks ETPD. Semakin tinggi indeks ETPD, maka semakin baik kinerja APBD. Hal ini karena ETPD dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan APBD. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Implementasi ETPD: Tantangan dan Mitigasi

Meskipun manfaat ETPD sangat besar, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Salah satu risiko utama adalah terkait keamanan data dan risiko kebocoran informasi pribadi atau keuangan. Sistem digital yang terhubung ke jaringan internet rentan terhadap serangan siber, yang dapat mengakibatkan pencurian data, gangguan layanan, atau bahkan manipulasi data keuangan. Selain itu, implementasi ETPD juga dapat menimbulkan kesenjangan digital, di mana masyarakat yang kurang memiliki akses atau kemampuan teknologi mungkin akan kesulitan untuk berpartisipasi dan memanfaatkan layanan yang disediakan. Hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan dan menghambat inklusi keuangan. Lebih lanjut, perubahan sistem dan proses yang mendasar dapat menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, sejumlah langkah mitigasi dapat diterapkan. Pemerintah daerah dapat meningkatkan keamanan sistem ETPD dengan menerapkan protokol keamanan yang ketat, melakukan audit keamanan secara berkala, dan memberikan pelatihan kepada pegawai terkait keamanan siber. Untuk mengatasi kesenjangan digital, pemerintah daerah dapat menyediakan akses internet gratis di tempat-tempat umum, memberikan pelatihan teknologi kepada masyarakat, dan menyediakan layanan ETPD melalui berbagai kanal yang mudah diakses, termasuk yang berbasis offline. Selain itu, sosialisasi yang efektif dan pendekatan yang inklusif dapat membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan. 

Dengan mitigasi yang efektif, ETPD berpotensi besar untuk meningkatkan PAD dan kinerja APBD secara menyeluruh, yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:Bagi THR dengan QRIS, Solusi Lebih Mudah dan Cepat!

BACA JUGA:Menggempur Korupsi dari Akar: Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset untuk Menyelamatkan Uang Rakyat

Sumber: