Ombudsman Babel Minta Konsolidasikan Data Penyaluran BBM Bersubsidi Bagi Nelayan

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang pada Jumat, (21/02/2025).--
BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Agar pelayanan penyaluran BBM Subsidi kepada nelayan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang pada Jumat, 21 Februari 2025.
Koordinasi tersebut dilakukan menyikapi adanya kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang baru-baru ini terjadi di SPBUN Pangkalbalam.
BACA JUGA:Sekda Tegaskan Aspirasi Tetap Jadi Prioritas Musrenbang Gabek
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy menyampaikan bahwa saat ini Tim Perwakilan Ombudsman Babel sedang melakukan pengumpulan informasi terkait potensi-potensi maladministrasi dalam pelayanan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan.
BACA JUGA:Sekda Tegaskan Aspirasi Tetap Jadi Prioritas Musrenbang Gabek
Selain itu, koordinasi dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang tersebut untuk mencari informasi bisnis proses penerbitan surat rekomendasi BBM bersubsidi untuk nelayan yang bisa jadi bahan informasi awal Ombudsman untuk identifikasi potensi masalah yang mungkin terjadi.
BACA JUGA:Nilai Penahanan Hasto Tidak Sah, PDIP Anggap Serangan ke Partai Banteng
"Pertama-tama dapat kami sampaikan bahwa, kami mengapresiasi Polresta Pangkalpinang yang sudah membongkar penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBUN Pangkalbalam beberapa waktu yang lalu.
Sebagai pengawas eksternal, tentunya kami merasa perlu menyikapi penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut secara keseluruhan mulai dari proses perizinan, pemberian rekomendasi, pengawasan dan lain sebagainya."
BACA JUGA:Sempat Pinjam Tangga ke Tetangga, Warga Selindung Ditemukan Tewas Tergantung
"Oleh karena itu kami akan lakukan pengumpulan informasi yang nantinya akan digunakan sebagai bahan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS). IAPS ini dilakukan untuk memotret bisnis proses penyaluran BBM bersubsidi tersebut kepada nelayan.
Kalaupun ada maladministrasi, tentunya kami akan mendorong pihak terkait untuk melakukan perbaikan agar penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak berulang kedepannya," imbuh Yozar.
BACA JUGA:Dukung Perkembangan Ekonomi Kreatif di Belitung Timur, PT Timah Serahkan Bantuan untuk Teras Manggar
Dalam kunjungan koordinasi tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang, Dr. David Oktaviani, S.P, M.T memberikan banyak informasi yang detail terkait bisnis proses penerbitan surat rekomendasi BBM bersubsidi bagi nelayan di Kota Pangkalpinang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: