Puluhan Nelayan Pangkalpinang Gelar Aksi di PT Timah, Tolak Izin Operasi CV SMS

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Puluhan nelayan di Pangkalpinang yang tergabung dalam kelompok Nelayan Serrata, Tanjung Bunga dan Sampur menggelar aksi damai di Kantor PT Timah Tbk, Kamis (2/1/2025). 

BACA JUGA:Konsumsi Listrik Kendaraan EV di SPKLU Terus Cetak Rekor, Dirut PLN: Meningkat 500 Persen Sepanjang Nataru

Aksi digelar di depan gerbang Kantor PT Timah yang berada di Jalan Jenderal Sudirman atau tepatnya di perempatan Transmart Kota Pangkalpinang.

Aksi tersebut untuk menyampaikan keberatan sekaligus menolak izin operasi CV SMS (Surya Mutiara Sejahtera) yang beroperasi di wilayah Perairan Sampur yang menjadi jalur wilayah tangkapan mereka. 

BACA JUGA:OnePlus Watch 3 Dilengkapi Fitur Pelacakan Kesehatan Baru

Koordinator Nelayan, Andi Wijaya menyampaikan bahwa keberatan sekaligus penolakan izin operasi tambang tersebut dikarenakan sampai saat ini CV SMS tidak memberikan kompensasi apapun kepada nelayan. 

Sementara disisi lain, kata dia, para nelayan merasa dirugikan karena aktivitas tambang yang dilaksanakan CV SMS. 

BACA JUGA:Madrid Kejar Bek Tangguh Liverpool

"Kami seluruh Nelayan Serrata, Tanjung Bunga dan Dampur merasa CV. SMS ini mengabaikan kewajibannya kepada nelayan, yang dimana kompensasi terhadap nelayan atau masyarakat di wilayah yang terdampak adalah suatu hal yang seharusnya menjadi kewajiban dari CV SMS selaku perusahaan yang menambang di wilayah kami," kata Andi. 

Selain itu, Andi mengaku bahwa aktivitas tambang yang dilakukan CV SMS telah mengganggu ketenangan nelayan di wilayah tersebut. 

BACA JUGA:Tak Kunjung Tiba, Nelayan Asal Pulau Tujuh Dikabarkan Hilang Kontak di Belinyu

"Akibat ketidakjelasan kompensasi  kepada nelayan, alhasil menjadi gejolak yang terus terjadi di antara nelayan yang terdampak," tegasnya. 

Tak berselang lama melakukan orasi, perwakilan nelayan diberikan kesempatan untuk masuk ke kompleks Kantor PT Timah untuk melakukan dialog. 

BACA JUGA:Capaian Pelayanan Administrasi Hukum Umum di Kemenkumham Babel Selama Tahun 2024

Sumber: