Kasus RKAB Nikel Seret Ridwan Djamaluddin. Tinjau Ulang Pula RKAB Timah?

"Temuan yang didapati oleh BPKP ini seharusnya dicermati oleh pihak -pihak terkait termasuk aparat penegak hukum. Pada semester I tahun 2023, BRiNST melihat kecenderungan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah ekspor tidak akan banyak berbeda," papar Tedy.

Berdasarkan data hingga Juni 2023 yang diolah BRiNST dari Kementerian Perdagangan, ekspor timah dari Indonesia mencapai 31.876,56 MT, sebagian besar ekspor tersebut be rasal dari smelter swasta. "Pada semester 1 tahun 2023, PT Timah Tbk selaku pemilik konsesi terbesar di Indonesia mengekspor 8.307 MT timah, sedangkan smelter swasta mengekspor 23.570 MT," tuturnya.

Teddy juga menambahkan, penyederhanaan aspek penilaian RKAB perusahaan pertambangan, hal itu sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018, rentan disalahgunakan.

BACA JUGA:Antam Bukan Lagi BUMN? Akankah Ridwan Djamaluddin Terjerat Tipikor?

"Belajar dari kasus tersebut, RKAB Bab perlu dilakukan peninjauan ulang. Riset yang dilakukan oleh BRiNST, penambangan ilegal di konsesi PT Timah Tbk maupun hutan negara, dinikmati oleh perusahaan -perusahaan yang tak patut mendapatkannya. Akibat korupsi SDA tentunya akan m erugikan masyarakat Babel, tak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari sisi lingkungan yang tak bisa dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Dari hasil riset yang dilakukan, BRiNST menyimpulkan harus adanya penindakan hukum untuk menghindari kerugian negara ka rena praktik penambangan timah secara ilegal saat ini membuat semua orang leluasa mengambil timah tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Kemudian, pemerintah melalui Kementerian ESDM harus melakukan evaluasi dan mengkaji ulang RKAB perusahaan pertam bangan timah di Indonesia. Kasus dugaan korupsi pertambangan yang terjadi di wilayah Izin Usaha Pertambangan yang saat ini ditangani Kejati Sulawesi Tenggara karena Penyederhanaan aspek penilaian RKAB, menjadi rujukan hukum atas kebijakan tersebut.

Lalu PT Timah Tbk perlu melakukan upaya pembenahan internal untuk selektif mengeluarkan kerjasama kemitraan dan mengawasi secara ketat kegiatan kemitraan yang menggarap wilayah produksi mereka. Hal ini untuk meminimalisir kebocoran bijih timah ke pihak lain.***

Sumber: