DPRD Bangka Selatan Digoyang 'Pokok Pikiran'

Salah satu contoh saat reses ternyata terserap adanya aspirasi masyarakat di dapil seorang dewan untuk membangun sekolah, fasum, air bersih, ataupun sarana UMKM. Setelah disetujui itu semua  maka si dewan melakukan tahapan penginputan pokir dalam SIPD, dengan akun yang sudah ada. 

Setelah selesai penginputan kemudian validasi dilakukan oleh sekretariat DPRD, Bappeda, OPD dan TAPD. Dengan begitu -setelah input-  pokir tadi dalam SIPD telah  berbentuk program dan kegiatan alias proyek.

BACA JUGA:Tipikor DPRD Babel, Dituntut Paling Tinggi, Amri Terluka

Ternyata dana pokir itu sendiri sudah menjadi atensi langsung pihak komisi pemberantasan korupsi (KPK). KPK sendiri menyebutkan modus yang umum dimana anggota dewan dalam melakukan tindak korupsi pada usulan pokir seperti melakukan intimidasi terhadap SKPD untuk mengarahkan pelaksanaan pekerjaan atau proyek.

Kemudian menunjuk rekanan pelaksana pekerjaan pokir dan meminta fee dengan mengatasnamakan jasa memperjuangkan proyek.***

Sumber: