Awas! Barcode Isi BBM, Bocor?

*Pertamina Akui Banyak Terima Keluhan
*Anggota DPR RI dan Kapolda Langsung Respon

AGAKNYA, sepintar-pintar Pertamina, masih lebih pintar maling, adalah kata yang tepat untuk menggambarkan situasi yang terjadi ini.  Bagaimana tidak, kebijakan Pertamina mengatur pembelian BBM bersubsidi dengan memanfaatkan QR code atau barcode, ternyata tetap mengalami kebocoran juga.  

Ini terjadi dalam pembelian BBM jenis pertalite.  Banyak warga Bangka Belitung (Babel) yang ketika mau membeli pertalite, ternyata barcode mereka sudah dipakai orang lain dengan pembelian full.

''Kalau saya sih satu bulan lalu mengalami itu.  Saya antri seperti biasa sekitar jam 4 sore, lalu tunjukkan barcode di HP kepada petugas nosel. Setelah di-scan, petugasnya bilang barcode saya sudah dipakai isi BBM," ceritanya.

Kontan kaget.  Bagaimana bisa?  Padahal sudah 4 hari belum isi BBM.  Ditanyakan lebih jauh, dijawab petugas nosel, kuota Pertalite kendaraan dengan nomor polisi yang dikendarai Ijal sudah dipakai isi Pertalite sekitar jam 2 siang atau 2 jam sebelumnya. Namun tidak diketahui di SPBU mana pengisian dilakukan.

Hal yang mengagetkan, pengisian full.  

"Padahal saya tidak pernah isi sampai 40 liter, karena kapasitas tanki tidak muat, saya biasanya isi 250 ribu, atau kalau memang sudah sangat kosong isi 300 ribu. Kan aneh," tandasnya.

Otomatis hari itu tidak bisa isi BBM lagi.  Kuoata habis.  Coba lagi ke SPBU Paritpadang, Sungailiat.  Teryata jawabnya sama.  

Dari sini pula terkuak, sudah ada beberapa orang yang mengalami hal serupa. Mereka kemudian menyarankan berkoordinasi dengan petugas pendaftaran BBM subsidi yang sore itu sudah tidak ada di SPBU.

Ijal menduga plat nomor kendaraannya dipakai pihak tertentu atau secara acak oleh pihak yang bermain.

Dugaannya, ada ada pengerit bermain dengan oknum petugas SPBU. 

''Karena faktanya memang masih banyak yang berjualan BBM subsidi di pinggir jalan," ujarnya kesal.

Merasa dirugikan, Ijal meminta pemerintah khususnya Pertaminameninjau ulang sistem ini.  

''Jika memang infrastrukturnya belum siap, jangan dipaksakan,'' ujarnya.

Sumber: